Andra Soni: Pengelolaan Anggaran Harus Berorientasi pada Kinerja!

RMBANTEN.COM - Serang, BPK - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah mencerminkan efektivitas pelayanan publik. Menurutnya, kini penyusunan dan pengelolaan anggaran tidak lagi berbasis tradisi, melainkan sudah berorientasi pada hasil (performance budget).
 

Pernyataan itu disampaikan Andra saat Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten atas pengelolaan PAD Provinsi Banten dan operasional PT Bank Banten (Perseroda) Tbk Tahun 2024 hingga Triwulan III 2025 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B-Curug, Kota Serang, Kamis (4/9/2025).
 

PAD Jadi Ukuran Kemandirian Fiskal Daerah
 

Menurut Andra, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen utama dalam mendukung kemandirian fiskal. Optimalisasi PAD bukan sekadar angka, tetapi menjadi ukuran kinerja keuangan daerah dan cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat.
 

“Pemerintah Provinsi Banten akan terus berusaha meningkatkan PAD melalui berbagai strategi. Kami berharap momentum ini memperkuat sinergi dengan BPK untuk membangun kapasitas fiskal daerah,” ujarnya.
 

Audit Sebagai Sarana Perbaikan, Bukan Sekadar Evaluasi
 

Andra menekankan, pemeriksaan BPK bukan hanya proses evaluasi, melainkan sarana pembelajaran dan perbaikan. Hasil audit akan menjadi rekomendasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PAD dan penguatan operasional Bank Banten.
 

“Komitmen kami adalah bekerja sama untuk keberhasilan proses pemeriksaan ini. Hasilnya akan menjadi bahan berharga dalam memperbaiki pengelolaan PAD secara transparan dan sesuai prinsip good governance,” tegasnya.
 

BPK Fokus pada PAD dan Bank Banten
 

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi menuturkan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap PAD dan operasional Bank Banten.
 

Menurut Firman, pemeriksaan PAD dilakukan untuk menilai manajemen pendataan serta potensi penerimaan. Sedangkan pemeriksaan Bank Banten diharapkan mampu memperkuat posisi bank daerah tersebut agar setara dengan bank-bank devisa dan bank pemerintah lainnya.
 

“Kami berharap Bank Banten bisa memberikan manfaat besar, setara dengan bank pemerintah lainnya,” katanya.
 

Banten Masuk Tiga Besar Nasional dalam Tindak Lanjut Rekomendasi
 

Firman juga menyampaikan bahwa tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Pemprov Banten sudah mencapai 85,12 persen hingga semester I tahun 2025. Angka ini menempatkan Banten di posisi ketiga tertinggi se-Jawa Sumatera dan di atas rata-rata nasional.
 

“Persentase ini sudah cukup tinggi, menunjukkan komitmen kuat Pemprov Banten dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ujarnya.
 

Dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, Pemprov Banten optimistis bisa memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.