Banten Ngebut Hajar Kemiskinan: Jalan Desa Dibangun, Sekolah Digretiskan!

RMBANTEN.COM — Jakarta — Gubernur Banten, Andra Soni, memaparkan praktik baik program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten dalam Rapat Koordinasi Peran Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
 

Dalam forum yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia itu, Andra menegaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan tidak lagi hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi harus menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.
 

Kemendagri Nilai Program Banten Terbaik
 

Dalam diskusi yang dipandu Frisca Clarissa, disebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menilai Pemprov Banten sebagai salah satu daerah terbaik dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
 

Dua program unggulan yang disorot adalah Program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra, serta program Sekolah Gratis.
 

Menurut Andra Soni, kedekatan wilayah Banten dengan Jakarta memberikan keuntungan tersendiri dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
 

Ia juga berbagi pengalaman pribadi bagaimana pendidikan mampu menjadi pintu pemberdayaan masyarakat.
 

“Apa yang kami lakukan adalah arahan dari pemerintah. Salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Ini prinsip yang harus kita kerjakan bersama,” ujar Andra melansir laman bantenprov.go.id.
 

Bangun Jalan Desa Dorong Ekonomi
 

Andra mengakui selama ini desa-desa masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pendidikan.
 

Karena itu, Pemprov Banten mengambil langkah dengan ikut membangun jalan desa melalui program Bang Andra.
 

“Pemprov Banten ikut bertanggung jawab membantu pembangunan jalan desa agar infrastruktur kehidupan masyarakat desa semakin baik,” katanya.
 

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas desa, terutama di sektor pertanian, sekaligus mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
 

Menurut Andra, perekonomian Banten pada 2025 tumbuh solid sebesar 5,37 persen (year-on-year) dengan nilai PDRB mencapai Rp936,20 triliun.
 

Sekolah Gratis untuk Puluhan Ribu Anak
 

Selain infrastruktur desa, Pemprov Banten juga fokus pada sektor pendidikan melalui program Sekolah Gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SKh.
 

Saat ini program tersebut telah membiayai 60.705 siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
 

Program ini bekerja sama dengan 801 sekolah swasta di seluruh Banten dengan anggaran sekitar Rp165 miliar untuk satu angkatan.
 

“Tahun 2026 program ini akan dikembangkan juga ke Madrasah Aliyah setingkat SMA/SMK,” kata Andra.
 

Ia mengakui sempat ada keraguan terkait kewenangan, karena madrasah berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
 

Namun menurutnya pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah tetap bisa memberikan dukungan.
 

“Mudah-mudahan BPK dan para pemeriksa juga punya pemahaman yang sama,” ujarnya.
 

Cak Imin: Kemiskinan Masih Tantangan Besar
 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
 

Ia menyoroti fenomena melemahnya kelas menengah serta meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin.
 

“Hal ini menandakan tidak kokohnya perekonomian kelas menengah,” kata Muhaimin.
 

Menurutnya, guncangan ekonomi bisa dengan mudah mendorong kelompok rentan jatuh ke jurang kemiskinan.
 

Pemerintah sendiri menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan nasional turun menjadi 5 persen pada 2029.
 

Delapan Paket Kebijakan Pemberdayaan

 

Muhaimin juga memaparkan delapan langkah kebijakan pemberdayaan masyarakat, di antaranya:
 

1. Program miskin ekstrem pasti kerja

2. Pembangunan 10 ribu hunian pekerja

3. Penghapusan piutang iuran jaminan kesehatan

4. SMK Go Global

5. Program Pasar 101 Malam

6. Renovasi dan rehabilitasi pesantren

7. Reformasi agraria untuk masyarakat miskin

8. Percepatan pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera
 

Menurut Muhaimin, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pengentasan kemiskinan.
 

“Pemda yang berhasil menurunkan angka kemiskinan akan mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
 

Diskusi panel tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, di antaranya Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison, Sekretaris Satgas Konvergensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Niken Ariati, serta perwakilan Yayasan Tsu Tji Andri Manongko.