Andra Soni Ingatkan Kepala Desa: Kelola Dana Harus Transparan, SPJ Wajib Dipertanggungjawabkan!

RMBANTEN.COM - Tangerang - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya mendorong transparansi pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Banten. 
 

Peringatan ini disampaikan langsung dalam acara Evaluasi Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Efisiensi Anggaran Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2025, Sabtu (22/11/2025).
 

"Semuanya harus siap mempertanggungjawabkan SPJ. Harus transparan dan taat aturan," tegas Andra Soni di hadapan para kepala desa se-Kabupaten Tangerang.
 

Aplikasi Jaga Desa Jadi Solusi Pengawasan
 

Gubernur menyoroti pentingnya teknologi dalam pengawasan dana desa. Ia mengapresiasi kehadiran aplikasi Jaga Desa yang diluncurkan Kejaksaan sebagai instrumen pemantauan transparansi pengelolaan dana desa.
 

"Aplikasi ini bisa menjadi pencegahan penyimpangan dan alat bantu proses pelaporan. Sejumlah kepala desa di Banten pernah berhadapan dengan masalah hukum, sehingga penguatan sistem pengawasan menjadi kebutuhan," jelas Andra.
 

Program Bang Andra untuk Pembangunan Jalan Desa
 

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan program unggulan Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang fokus pada pembangunan dan peningkatan jalan desa. Program ini menjadi bukti komitmen Pemprov Banten dalam mempercepat pemerataan ekonomi desa.
 

"Kalau ingin Indonesia maju, mulai dari desa. Tulang punggung pembangunan itu desa. Di Tangerang, saya lihat banyak jalan desa yang masih perlu diperbaiki," ujar Andra Soni.
 

Kenaikan Bantuan Dana Desa 2026
 

Gubernur mengumumkan rencana kenaikan bantuan keuangan kepada desa secara bertahap. Meski kondisi ekonomi belum pulih sepenuhnya, komitmen peningkatan anggaran tetap dijalankan.
 

"Tahun 2026, Insya Allah dari 100 juta naik menjadi 120 juta. Ini komitmen kami dan akan terus kami tingkatkan," ungkapnya.
 

Andra Soni menekankan bahwa keadilan anggaran bukan sekadar pemerataan, tetapi memprioritaskan wilayah yang paling membutuhkan, termasuk desa-desa di Kabupaten Tangerang, Serang, Lebak, dan Pandeglang.
 

Dukungan dari Penerimaan PKB
 

Gubernur berharap peningkatan pendapatan daerah dapat diperkuat melalui kedisiplinan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan 66 persen pendapatan PKB menjadi bagian fiskal kabupaten dan kota, peningkatan penerimaan akan memberi ruang lebih besar bagi pembangunan desa.
 

Sinergi dengan Pemkab Tangerang
 

Di akhir sambutan, Andra Soni memuji sinergi dengan Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sekolah negeri baru dan peningkatan layanan dasar masyarakat.
 

"Pemkab Tangerang memiliki fiskal kuat, namun wilayahnya luas sehingga perlu kerja keras yang konsisten. Saya bersyukur Bupati selalu ada untuk masyarakat bahkan menjaga kebugarannya dengan rutin bermain bola," katanya.
 

Acara evaluasi ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung pembangunan desa yang transparan dan berkelanjutan.

 

Sumber: bantenperov.go.id