Akses SMA 3 Tangsel Masih Dipalang Warga, Orang Tua Protes, Pemprov dan Pemkot Kemana?

RMBANTEN.COM - Tangsel, Pendidikan – Hari pertama pengenalan sekolah (MPLS), tapi yang datang bukan cuma siswa baru. Akses ke SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan justru dipalang warga! 

 

Sejumlah orang tua murid kebingungan dan kesal. Anak mereka sudah diterima resmi, tapi terhalang masuk sekolah gegara protes warga komplek.

“Anak gue baru masuk SMA 3, diantar istri. Eh dicegat di depan! Emang salah anak gue keterima di SMA favorit?” ujar seorang orang tua murid kepada Raja Media Network, Sabtu (12/7) dengan nada kesal.

Akar Masalah: Salah Paham Sistem Zonasi!

Warga yang melakukan pemalangan disebut kecewa karena 33 anak dari lingkungan komplek sekitar SMA 3 tak lolos seleksi PPDB. Mereka menduga karena rumah dekat sekolah, otomatis berhak masuk.

Tapi faktanya: tahun ini sistem PPDB sudah berubah!

“Warga salah sasaran. Protesnya harus ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sekolah cuma jalankan aturan,” ujar salah satu orang tua yang tidak mau dsebutkan namanya.

Zonasi Sudah Tamat, Nilai dan Domisili Jadi Acuan

Di era Menteri Pendidikan Mukti, sistem zonasi ala Nadiem Makarim sudah dihapus. Gantinya: sistem domisili + nilai rapor + ranking sekolah asal.

Artinya, meski rumah dekat sekolah, kalau nilai tak masuk urutan kuota, maka otomatis terlempar ke sekolah lain — termasuk ke swasta.

Ini Bukan Aksi Protes, Tapi …!

Banyak pihak mengecam tindakan warga yang menghalangi akses siswa yang sudah sah diterima masuk. Apalagi dilakukan pada hari pertama MPLS — momen penting penyesuaian siswa baru.

“Ini udah bukan protes lagi! Menghalangi hak orang lain menuntut ilmu,” tegas ortumurid.

SMA Favorit Punya Standar Nilai Tinggi

Banyak yang belum tahu, bahwa tiap SMA negeri di Tangsel punya standar nilai minimum masuk. Ini urutan berdasarkan rerata nilai tertinggi:

 

SMA 2 Tangsel
SMA 3 Tangsel
SMA lainnya…

Jadi meskipun rumah di seberang sekolah, tapi nilai tak cukup, bukan salah sekolah.

Dinas Pendidikan Provinsi Banten Harus Turun Tangan!

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan nyata dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Warga masih meblokir, anak-anak kebingungan, dan sekolah tak bisa menjalankan MPLS dengan baik.

“Kejadian di depan kantor Walikota, tapi kayak gak ada yang peduli. Gimana ini?” sindir warga lainnya.

 

“Pun dengan Pemprov Banten, harusnya turun dan ada solusi,” tegasnya.

Pesan untuk Warga: Jangan Blokir Sekolah karena Gagal Paham

Orang tua yang anaknya diterima berharap warga bisa menyalurkan aspirasi dengan cara benar, bukan mengorbankan siswa lain.

“Kami paham rasa kecewa. Tapi jangan ganggu anak-anak kami yang udah resmi diterima. Ini bukan salah mereka,” tegas seorang ibu sambil mengantar anaknya jalan kaki melewati palang.

Pendidikan bukan ajang amarah. Sekolah bukan musuh. Jangan korbankan generasi karena ego sesaat.