SMA 3 Ditutup Warga, DPRD Tangsel Angkat Suara: Pemprov Harus Turun Tangan!

RMBANTEN.COM - Tangsel, Pendidikan – Aksi pemblokiran akses masuk ke SMA Negeri 3 Kota Tangsel berbuntut panjang. Anggota DPRD Kota Tangsel dari Fraksi Golkar, Badrusalam, mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk segera turun tangan dan menyelesaikan kisruh ini dengan bijak dan tuntas.
 

“Kami memohon kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Pendidikan, agar bisa menyelesaikan persoalan ini dengan bijak. Harus ada investigasi menyeluruh dan pencarian titik masalah,” tegas Badrusalam kepada Raja Media Network, Jumat (12/7/2025).
 

Jangan Biarkan Masalah Berlarut dan Terulang!
 

Menurut Badrusalam, persoalan seperti ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Selain mengganggu proses pendidikan, juga bisa menimbulkan keresahan sosial yang lebih luas.
 

“Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan terulang lagi di kemudian hari. Harus ada evaluasi terhadap kebijakan yang menimbulkan kegaduhan,” tegasnya.
 

DPRD Tangsel Siap Duduk Bareng untuk Solusi
 

Badrusalam yang juga Ketua Harian IKALUIN Jakarta menegaskan bahwa pihaknya, sebagai wakil rakyat dari daerah yang terdampak langsung, siap membuka ruang diskusi dan dialog dengan semua pihak, termasuk institusi pendidikan dan masyarakat.
 

“Kami siap diajak diskusi. Pemerintah Provinsi jangan jalan sendiri. Harus melibatkan kami, dan tentu masyarakat yang terdampak juga,” katanya.
 

Minta Evaluasi Kebijakan PPDB
 

Pihak DPRD Tangsel mendorong agar kisruh ini menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemprov Banten, khususnya dalam penentuan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang adil dan transparan.
 

“Setelah investigasi, harus ada solusi nyata. Tangsel ini wilayah padat, sistem seleksi harus mempertimbangkan karakteristik lokal,” tandas Badrusalam.

 

SMA Negeri Bukan Milik Wilayah, Tapi Hak Semua Anak Bangsa
 

Kisruh pemblokiran akses oleh warga karena anaknya tidak diterima di sekolah favorit menjadi alarm penting: bahwa kebijakan pendidikan harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Bukan hanya soal nilai atau jarak rumah, tapi juga keadilan dan rasa kepercayaan publik.
 

DPRD Tangsel berharap pemerintah tidak tutup mata dan segera menggelar dialog terbuka demi mencegah konflik lebih luas.