Tito: Retret Kepala Daerah untuk Efisiensi dan Pengamanan APBD

RMBANTEN.COM - Jakarta, Raja Media – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa penyelenggaraan retret kepala daerah yang menelan anggaran Rp13 miliar merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp1.300 triliun.
 

"Retret ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan investasi untuk mengamankan dan memastikan APBD sebesar Rp1.300 triliun dapat dikelola dengan efisien. Jika tidak, justru masyarakat yang akan dirugikan," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
 

Tito juga menjelaskan bahwa program ini telah disederhanakan dari semula 14 hari menjadi 7 hari guna memberikan pembekalan kepada kepala daerah yang baru dilantik.
 

"Dari 503 kepala daerah yang dilantik, 103 di antaranya sudah pernah menjabat, sementara 400 lainnya baru pertama kali menjabat. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan pembekalan yang komprehensif," tuturnya.
 

Penunjukan Penyelenggara Sesuai Aturan
 

Menanggapi adanya laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait mekanisme pelaksanaan retret ini, Tito memastikan bahwa penunjukan langsung PT Lembah Tidar Indonesia sebagai penyelenggara telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 

"Dalam Perpres 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, terdapat mekanisme yang memungkinkan penunjukan langsung apabila hanya ada satu pelaku usaha yang memiliki kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu," jelasnya.
 

Tito menambahkan bahwa retret ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepala daerah terkait tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
 

"Kami ingin memastikan bahwa kepala daerah memiliki bekal yang cukup untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
 

Efektivitas Program Masih Jadi Sorotan
 

Meski Tito telah memberikan klarifikasi, pelaksanaan retret kepala daerah tetap menuai perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas program ini dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
 

Pemerintah berharap bahwa program ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung kinerja kepala daerah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.