Tangsel Sudah Darurat Sampah

RMBANTEN.COM - TANGERANG SELATAN seperti rumah besar dengan halaman luas, pagar tinggi, dan lampu taman yang selalu menyala. Dari depan, rumah itu tampak mapan. Namun di belakang, tempat sampahnya sudah penuh, tutupnya tak lagi bisa menutup rapat. Bau belum sampai ke ruang tamu, tapi pemilik rumah tahu: ini soal waktu.
 

Setiap hari, sekitar 1.100 hingga 1.200 ton sampah lahir dari kota ini. Jumlah itu tidak kecil. Ia bergerak rapi di atas truk, meninggalkan perumahan elite dan kawasan niaga, menuju satu titik akhir yang kini hanya tinggal nama: TPA Cipeucang. Secara operasional, TPA itu sudah ditutup. Secara kenyataan, Tangsel belum benar-benar punya pengganti.
 

TPA Cipeucang bukan malas.
Ia hanya sudah terlalu lama dipaksa kuat.
 

APBD Besar, Masalah Masih Berjalan
 

Pemerintah Kota dan DPRD Tangsel telah menyepakati APBD 2026 sebesar Rp4,81 triliun. Di dalamnya, penanganan sampah ditetapkan sebagai salah satu fokus utama. Artinya, negara—dalam skala kota—sebenarnya sudah sadar bahwa ini darurat.
 

Masalahnya bukan pada kesadaran.
Masalahnya pada arah.
 

Uang memang disiapkan. Tapi ke mana ia bergerak?
 

Membuang ke Luar Kota, Membeli Waktu
 

Karena TPA sendiri sudah tak bisa diandalkan, Tangsel kini seperti keluarga yang menitipkan sampah ke rumah tetangga. Dengan biaya yang tidak kecil.
 

Untuk tahun 2026, Rp65 miliar dianggarkan untuk membuang sekitar 500 ton sampah per hari ke TPA Cilowong, Kota Serang. Sebagai lapisan darurat tambahan, disiapkan pula sekitar Rp40 miliar untuk pengiriman sampah ke TPA Bangkonol, Pandeglang. Belum lagi kerja sama dengan pihak swasta di Bogor dan Cileungsi untuk mengalihkan sekitar 200 ton per hari.
 

Sampahnya pergi.
Tagihannya tinggal.
 

Ini solusi cepat. Tapi solusi cepat biasanya mahal. Dan yang lebih berbahaya: ia membuat kita merasa aman, padahal hanya membeli waktu.
 

Anggaran Habis di Jalan
 

Di level operasional, Dinas Lingkungan Hidup Tangsel juga menjadi sorotan. Belanja barang bidang kebersihan mencapai Rp22,3 miliar. Jika dihitung lebih luas—termasuk infrastruktur dan biaya jangka panjang—beberapa laporan menyebut total dukungan anggaran persampahan bisa menyentuh angka Rp200 miliar.
 

Angka-angka ini terlihat besar. Tapi sebagian besar habis di jalan: untuk mengangkut, memindahkan, dan menitipkan sampah ke wilayah lain.
 

Kita membayar mahal untuk satu hal sederhana:
agar sampah tidak tinggal di rumah kita.
 

Proyek Ada, Ketergantungan Tetap
 

Tangsel sebenarnya tidak berhenti membangun. Salah satu proyek penguatan sistem pengolahan sampah mandiri tetap berjalan dengan nilai kontrak Rp75,9 miliar. Ini langkah yang benar. Tapi belum cukup untuk mengubah arah secara drastis.
 

Selama inti kebijakan masih bertumpu pada “buang ke luar kota”, proyek-proyek itu seperti payung kecil di tengah hujan besar: membantu, tapi tidak menghentikan basah.
 

Singapura Panik, Tapi Tidak Terlihat Panik
 

Singapura sering kita puji karena bersih. Padahal mereka justru berada dalam kondisi siaga permanen. Lahan mereka terbatas. Maka mereka memilih tegas sejak awal. Sekitar 90 persen sampah dibakar lewat waste-to-energy, sisanya dikirim ke Pulau Semakau—TPA yang sengaja disembunyikan jauh dari mata publik.
 

Mereka ribut di ruang kebijakan, agar jalanan tetap tenang.
 

Tangsel justru tenang di ruang kebijakan, sementara krisisnya disebar ke kota lain.
 

Kita Punya Contoh, Bukan Alasan
 

Indonesia tidak kekurangan teladan. Palu bangkit cepat. Banyumas nyaris tanpa landfill. Surabaya mengurangi gunungan lewat PLTSa. Jakarta memaksa kawasan elite mengelola sampahnya sendiri mulai 2026.
 

Mereka semua sama:
berhenti membeli waktu, mulai mengubah sistem.
 

Keputusan semacam itu jarang populer. Tapi selalu lebih murah daripada menunda.
 

Darurat Itu Soal Arah, Bukan Angka
 

Darurat sampah bukan soal bau hari ini. Ia soal hitung mundur. Saat TPA tutup satu per satu. Saat biaya pengiriman melampaui logika. Saat kota kehilangan kendali atas limbahnya sendiri.
 

Tangsel sudah di fase itu.
 

APBD besar sudah ada.
Anggaran ratusan miliar sudah bergerak.
 

Sekarang tinggal satu pertanyaan:
uang itu dipakai untuk menyelesaikan masalah,
atau sekadar memindahkannya ke luar kota?
 

Dalam urusan sampah,
yang paling mahal bukan teknologinya,
melainkan kebijakan yang terlalu lama ragu menentukan arah.

 

Penulis: Pimpinan Redaksi Raja Media, Ketua DPP Pro JournalisMedia Siber, Wabendum IKALUIN Jakarta