Silaturahmi dengan Kapolda Banten, Mahasiswa Ingin Pastikan Polri Netral di Pilkada

RMBANTEN.COM - Serang - Beberapa waktu lalu, sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung di Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Banten bersilaturhmi dengan Kapolda Banten Irjen Pol. Suyudi Ario Seto, Jumat (27/9).

Silaturahmi yang berlangsung di Markas Polda Banten tersebut dalam rangka pengawalan Pilkada serentak 2024 agar berjalan damai dan demokratis.

 

Juru bicara Aliansi BEM Banten Gymnastiar mengatakan, pertemuan dengan Kapolda lebih fokus membahas seputar pilkada.

Menurutnya, mahasiswa ingin penegak hukum, terutama Polri untuk netral serta menjaga agar berjalan demokratis dan damai.

 

“Untuk pertemuan mahasiswa dengan Kapolda ada beberapa poin dibahas, yang pertama terkait seputar pilkada, mahasiswa menginginkan untuk menggelar deklarasi pilkada damai,” kata Gymnastiar kepada wartawan, Kamis (3/10).

Menurutnya, mahasiswa kembali mengingatkan agar kepolisian tetap netral agar tercipta pilkada yang kondusif.

“Dan meminta jika ada anggota kepolisian daerah Banten melakukan tindakan tidak netral, untuk bisa disanksi dengan tegas,” ujarnya.

Selain mahasiswa, kalangan akademisi di Provinsi Banten juga mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN), dan aparat penegak hukum dalam gelaran Pilkada 2024.

 

"Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," katanya.

Menurutnya, potensi konflik harus bisa dihindari oleh semua kalangan. Oleh karena itu, semua unsur harus menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Meski ada potensi kecurangan itu pasti, karena ini ada pertarungan untuk memperebutkan kekuatan. Maka penyelenggara dan wasitnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netralnya. Kita dorong itu," kata Ferry.

Tindak tegas polisi tidak netral

Sebelumnya Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim memastikan anggota Polri netral dalam Pilkada serentak 2024, yang akan digelar pada bulan November tahun ini.

Pernyataan Abdul Karim disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) tingkat nasional yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri  di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9).

Irjen Abdul Karim menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan. Langkah strategis itu disampaikan dalam rakor sekaligus untuk menyamakan persepsi seluruh anggota.

"Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye,” jelas Abdul Karim kepada wartawan di PTIK,.

Langkah strategis menjelang Pilkada, kata Abdul Karim, setiap anggota harus terus diingatkan soal netralitas. Abdul Karim menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.

"Pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bahwa Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada,” terang Karim.

“Disamping itu ada beberapa anggota Polri yang mengikuti Pilkada, dipastikan harus betul-betul sudah keluar,” sambungnya.