Bawaslu Apresiasi Langkah Pj Walikota Tangerang Klarifikasi Tudingan Tidak Netral

RMBANTEN.COM - Kota Tangerang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang mengapresiasi langkah Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin yang memenuhi panggilan Bawaslu. Hal itu menjadi contoh baik pemimpin yang patuh aturan dan hukum.

Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah, dikutip, Kamis (3/10)

Diketahui Pj Walikota Tangerang Nurdin diminta klrafikasi terkait ada salah satu  calo Wakil Gubernur yang juga masih aktif menjadi anggota DPR RI ikut Kunker di Kota Tangerang. Nurdin sendiri sudah memberikan klarifikasinya ke Bawaslu Kota Tangerang, pada Senin (30/9/24) kemarin.

"Mengapresiasi dan berterima kasih atas pemenuhan pemanggilan dari Pj Wali Kota untuk selanjutnya dikaji dan diproses lebih lanjut," ujar Komarullah.

"Ini contoh baik dari seorang pemimpin yang patuh akan aturan ataupun hukum. Setelah dilakukan pengkajian, bukti-bukti telah terkumpul dari berbagai pihak dan secara hasil sudah ada. Maka, dalam waktu dekat akan diumumkan secara luas dan terbuka,” sambungnya.

Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah--

Komarullah,mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tangerang untuk tetap bersikap netral.

Bukan sekadar tidak terlibat dalam penyelenggaraan kampanye saja. Namun, juga harus memastikan tidak menunjukkan simbol-simbol yang merujuk dukungan kepada salah satu calon kepala daerah. Karena, status ASN melekat di mana pun, kapan pun dan sedang dalam situasi apa pun,” jelas Komar.

"Jika berani bertindak atau bersikap, para ASN juga diminta untuk berani mempertanggungjawabkannya. Seperti halnya, kehadiran Pj Wali Kota Tangerang dalam pemanggilan Bawaslu,” tegasnya.

Pj Walikota Tangerang Nurdin menegaskan  akan bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.

Hal itu pun telah dibuktikan, salah satunya dengan adanya Pakta Integritas dan juga Surat Edaran Netralitas ASN di Kota Tangerang.

"Mendorong pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Saya mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan kontrol, terutama jika terdapat hal-hal yang dianggap tidak netral dalam kegiatan pemerintahan,” tandasnya.