Lambat Tindak Laporan, Sahroni Ingatkan Polisi Bahaya Main Hakim Sendiri!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator - FENOMENA aksi main hakim sendiri mulai jadi alarm serius. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian bergerak lebih cepat merespons laporan warga.
 

Menurutnya, lambannya penanganan bisa memicu kemarahan publik—yang berujung pada aksi kekerasan di lapangan.
 

Vandalisme hingga Petasan, Tanda Frustrasi Warga
 

Sahroni menyoroti maraknya kejadian:
 

1. Vandalisme 

2. Penyerangan 

3. Pelemparan petasan 

4. hingga aksi main hakim sendiri 
 

“Fenomena ini terjadi di berbagai daerah. Ini tanda ada yang tidak beres,” tegasnya, Senin (23/3/2026).
 

Akar Masalah: Respons Aparat Dinilai Lambat
 

Politikus Partai NasDem itu menilai, aksi main hakim sendiri seringkali dipicu rasa frustrasi masyarakat.
 

Warga sudah melapor, tapi: tidak ditindak cepat, tidak ada kepastian hukum  atau bahkan diduga ada “main mata” dengan pelaku.
 

“Kalau laporan cepat diusut, aksi seperti ini tidak akan terjadi,” ujarnya.
 

Polisi Diminta Lebih Responsif dan Libatkan Warga
 

Sahroni meminta aparat kepolisian: cepat menindaklanjuti laporan, merangkul warga sebagai sumber informasi, dan mempercepat proses pengusutan.
Menurutnya, laporan masyarakat justru menjadi kunci dalam membongkar kasus kriminal.
 

Sinergi Jadi Kunci, Bukan Aksi Sendiri
 

Di sisi lain, Sahroni juga mengingatkan masyarakat untuk tidak bertindak sendiri.
 

Ia menekankan pentingnya kerja sama antara warga dan aparat agar penegakan hukum berjalan efektif.
 

“Warga harus dirangkul, bukan dibiarkan bertindak sendiri,” katanya.
 

Kasus Tanah Abang Jadi Contoh
 

Sorotan ini menguat setelah maraknya aksi pelemparan petasan terhadap toko tramadol di kawasan Tanah Abang.
 

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Reynold E.P Hutagalung, menegaskan masyarakat tidak perlu main hakim sendiri.
 

“Percayakan kepada kami, pasti kami tindak tegas,” ujarnya.
 

Polisi juga mengklaim telah langsung menindak pelaku peredaran obat terlarang di wilayah tersebut.
 

Sahroni menutup dengan peringatan keras: ketika negara lambat, emosi publik bisa mengambil alih.
 

Dan saat itu terjadi, hukum bukan lagi di tangan aparat— melainkan di tangan massa.