Kapal Induk Gratis Itali Bisa Jadi Beban! DPR Minta Kajian Mendalam

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana penerimaan hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi (C551) dari Italia. Ia mengingatkan, label “gratis” tak selalu berarti tanpa beban.
 

Disetujui Parlemen Italia
 

Sebagai informasi, parlemen Italia pada 28 April 2026 telah menyetujui rencana pemerintahnya untuk menghibahkan kapal induk tersebut kepada Indonesia.
 

Langkah itu disebut sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral sekaligus menghindari biaya pembongkaran kapal yang sudah menua.
 

‘Tak Ada yang Lebih Mahal dari yang Gratis’
 

TB Hasanuddin menegaskan, keputusan menerima hibah alutsista harus dilihat secara menyeluruh, bukan sekadar dari nilai ekonominya di awal.
 

“Dalam pengadaan militer ada pepatah yang relevan: tidak ada yang lebih mahal daripada kapal gratis. Karena itu, keputusan ini harus dikaji secara menyeluruh,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
 

Biaya Perawatan Fantastis
 

Ia menyoroti tingginya biaya pemeliharaan kapal tersebut. Berdasarkan laporan The National Interest, Angkatan Laut Italia menghabiskan sekitar 5 juta euro per tahun untuk merawat kapal, atau sekitar Rp 101 miliar.
 

Sementara biaya pembongkaran kapal bisa mencapai 19 juta euro atau sekitar Rp 387 miliar.
 

“Angka ini tentu akan menjadi beban baru bagi anggaran pertahanan Indonesia,” katanya.
 

Usia Kapal Sudah Tua
 

Selain biaya, faktor usia juga menjadi perhatian. Kapal tersebut telah beroperasi sejak 1985 atau sekitar 40 tahun.
 

Menurut TB Hasanuddin, usia itu sudah berada di batas maksimal operasional kapal perang.
 

“Kalaupun diperbaiki, mungkin hanya bisa digunakan sekitar 10 tahun ke depan, dengan biaya modernisasi yang tidak kecil,” jelasnya.
 

Modernisasi dan Pelatihan Tambah Beban
 

Ia merinci, kebutuhan modernisasi mencakup pembaruan radar, sistem komunikasi, persenjataan, hingga pengadaan suku cadang.
 

Belum lagi kebutuhan pelatihan kru yang juga memerlukan biaya tambahan besar.
 

“Ini berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran pertahanan dalam jangka menengah,” ujar purnawirawan TNI tersebut.
 

Masalah Kesesuaian Alutsista
 

Persoalan lain yang disoroti adalah interoperabilitas. Kapal induk tersebut dirancang untuk mengoperasikan pesawat tempur jenis AV-8B Harrier II.
 

Sementara Indonesia saat ini mengoperasikan F-16 Fighting Falcon, Sukhoi, dan Rafale, yang tidak kompatibel dengan sistem kapal tersebut.
 

Menurutnya, penggunaan Harrier II juga memiliki keterbatasan karena hanya digunakan oleh sedikit negara dan akan segera dipensiunkan oleh Amerika Serikat.
 

“Kondisi ini berpotensi menimbulkan kendala dalam ketersediaan suku cadang dan dukungan logistik,” terangnya.
 

Minta Pemerintah Tak Gegabah
 

TB Hasanuddin menegaskan, pemerintah harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan strategis.
 

“Kita harus memastikan setiap pengadaan alutsista benar-benar sesuai kebutuhan dan berkelanjutan. Jangan sampai terlihat menguntungkan di awal, tetapi justru menjadi beban di kemudian hari,” pungkasnya.