Kedaulatan Rakyat Tak Boleh Dipangkas! Megawati Tolak Pemilu Tak Langsung

RMBANTEN.COM - Jakarta, Polkam – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan peringatan keras. Ia menolak tegas wacana pemilu tidak langsung yang dinilai bisa menggerus kedaulatan rakyat.
 

“Republik ini milik kita semua, bukan milik segelintir orang,” tegas Megawati, Sabtu (2/5/2026).
 

Pemilu Langsung Harga Mati
 

Megawati menegaskan, sistem pemilihan langsung adalah amanat reformasi yang tidak boleh diubah.
 

Menurutnya, legitimasi pemimpin nasional harus datang langsung dari rakyat, bukan melalui mekanisme perwakilan terbatas.
 

“Pemilu langsung itu fondasi demokrasi kita,” ujarnya.
 

Alasan Biaya Dinilai Tak Masuk Akal
 

Ia juga menyoroti dalih biaya mahal yang kerap dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilu.
 

Megawati bahkan membandingkan dengan pelaksanaan Pemilu 1955 yang dinilai berjalan baik di tengah keterbatasan.
 

“Kalau dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Masa alasan biaya jadi dasar mengubah sistem,” kritiknya.
 

Kritik Budaya “Siap Komandan”
 

Megawati turut menyinggung fenomena penyeragaman di lembaga negara.
 

Ia mengkritik mentalitas “asal bapak senang” dan budaya “siap komandan” yang dinilai mulai masuk ke ranah sipil dan hukum.
 

“Kalau semua tunduk pada satu komando, di mana independensinya?” tegasnya.
 

Soroti Integritas Lembaga Negara
 

Ia mengingatkan, lembaga legislatif dan yudikatif harus tetap independen.
 

Megawati bahkan mengapresiasi sikap Arief Hidayat yang pernah menyampaikan dissenting opinion sebagai bentuk integritas.
 

Menurutnya, keberanian berbeda pendapat adalah tanda sehatnya demokrasi.
 

Pesan untuk Akademisi dan Mahasiswa
 

Di akhir pernyataannya, Megawati mengajak akademisi dan mahasiswa untuk ikut menjaga arah demokrasi.
 

“Getarkan suara hati nurani untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pesannya.
 

Sinyal Keras dari PDIP
 

Pernyataan ini menjadi penegasan sikap politik PDIP terhadap wacana perubahan sistem pemilu.
 

Pesannya jelas: demokrasi langsung adalah milik rakyat—dan tidak boleh ditarik kembali.