PHK Massal Bayangi Pabrik Banten! Gas Industri Langka, Buruh Teriak: Negara Harus Hadir!

RMBANTEN.COM - Cilegon, Ekobis — Ribuan buruh di Banten kini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menerjang industri akibat tersendatnya pasokan gas industri, dan buruh tak lagi bisa diam. Mereka menuntut negara turun tangan sebelum semuanya terlambat.
 

Afif Johan, Wakil Ketua Tripartit Nasional yang juga Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, menyebut ada sekitar 40 perwakilan serikat pekerja dari perusahaan industri di Banten yang telah menyuarakan keresahan soal krisis gas.
 

“Dampaknya nyata. Sudah ada PHK, pemotongan upah jadi 75%, produksi turun sampai 50%, dan kesejahteraan buruh makin tergerus,” kata Afif dalam siaran pernya mengutip laman RRI Banten, Jumat (30/5).

Masalah ini disebut berasal dari mandeknya implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang mengatur soal harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri: pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.
 

Namun kenyataannya di lapangan, Banten, Jawa Barat, dan Sumatera justru mengalami defisit pasokan. Distribusi gas hanya mencapai 54–70 persen dari kebutuhan. Sisanya? Perusahaan terpaksa membeli gas dengan harga komersial, jauh dari harga yang dijanjikan pemerintah sebesar USD 6,5 per MMBTU.
 

“Saya sudah hubungi Ketua Umum FIPGB Yustinus Gunawan dan Ketua ASAKI Edy Suyanto. Jawabannya jelas: implementasi di lapangan masih bermasalah,” ungkap Afif.

 

Situasi makin mengkhawatirkan. Satu pabrik anggota FSP KEP bahkan sudah tutup total. Afif memperingatkan, bila Presiden Prabowo Subianto tidak turun tangan langsung, maka krisis ini bisa meluas menjadi gelombang PHK nasional.

 

“Kalau negara tak hadir, ini bisa jadi bencana ketenagakerjaan. Kita butuh kehadiran Presiden, bukan hanya regulasi di atas kertas,” tegasnya.
 

Buruh Banten kini menanti. Antara hidup dan kehilangan harapan, mereka ingin suara mereka sampai ke Istana.