Komunitas Ciputat Lawan “Penertiban Pengamat”: Alarm Bahaya Demokrasi!

RMBANTEN.COM - Ciputat — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal rencana “menertibkan” pengamat tak lagi dianggap sekadar retorika politik. Bagi kalangan masyarakat sipil, ini sudah masuk kategori peringatan serius terhadap kebebasan berpendapat.
 

Isu ini mengemuka dalam forum Halal Bihalal Komunitas Ciputat bertajuk “Halal Bihalal Sebelum Halal Bihalal Ditertibkan”, Kamis (16/4/2026).
 

Kritik Dilabeli Tak Patriotik, Bahaya Dimulai
 

Aktivis Ray Rangkuti menilai pernyataan Presiden dalam sidang kabinet 13 Maret 2026 mengandung pesan yang berbahaya bagi demokrasi.
 

“Ketika kritik dilabeli tidak patriotik, negara sedang menarik garis antara yang boleh bicara dan yang harus diam,” tegas Ray.
 

Demokrasi Tak Tumbuh dari Ketakutan
 

Nada serupa disampaikan Ridwan Darmawan. Ia menegaskan, kritik adalah nyawa demokrasi.
 

“Demokrasi hidup dari perbedaan dan keberanian mengoreksi kekuasaan. Kalau kritik dianggap ancaman, yang dijaga bukan negara—tapi kekuasaan,” ujarnya.
 

Kriminalisasi Aktivis Disorot
 

Ray juga menyinggung meningkatnya tekanan terhadap aktivis. Ia menyebut sudah ada lebih dari seribu anak muda yang terseret proses hukum karena sikap kritis.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus hingga laporan terhadap sejumlah aktivis lain disebut sebagai tanda eskalasi yang mengkhawatirkan.
 

Data Global: Demokrasi Indonesia Menurun
 

Kekhawatiran ini diperkuat data Varieties of Democracy tahun 2025 yang mencatat skor demokrasi Indonesia turun ke 0,30.
 

Indonesia bahkan dikategorikan sebagai electoral autocracy—alarm keras bagi arah demokrasi nasional.
 

Checks and Balances Melemah
 

Komunitas Ciputat menilai lemahnya fungsi pengawasan legislatif dan yudikatif membuat kekuasaan eksekutif nyaris tanpa penyeimbang.

Tanpa oposisi kuat di parlemen, kebijakan besar dinilai berjalan minim kontrol.
 

Suara Sipil Jadi Benteng Terakhir
 

Dalam situasi ini, masyarakat sipil—akademisi, mahasiswa, media, hingga aktivis—dipandang sebagai penjaga terakhir akal sehat publik.
 

Namun jika suara mereka ikut “ditertibkan”, yang tersisa hanyalah ketakutan.
 

“Demokrasi runtuh ketika kekuasaan menutup ruang kritik dan menghukum perbedaan,” tegas Yuni Chuzaifah.
 

Tekanan Ekonomi Tambah Risiko
 

Di tengah kondisi ekonomi yang tidak longgar—pertumbuhan stagnan di kisaran 5 persen dan rasio utang tinggi—membungkam kritik justru dinilai berisiko fatal.
 

Negara, kata mereka, justru butuh lebih banyak kontrol dan transparansi.
 

Tiga Tuntutan Tegas
 

Komunitas Ciputat menyampaikan sikap:
 

1. Hentikan intimidasi terhadap kebebasan berpendapat 

2. Cabut narasi “penertiban” terhadap masyarakat sipil 
3. Pulihkan mekanisme checks and balances 
 

Pesan Penutup: Kritik Bukan Ancaman
 

Bagi Komunitas Ciputat, kritik adalah tanda demokrasi masih hidup.
 

Jika kritik dibungkam, yang lahir bukan ketertiban—melainkan ketakutan.