Pemerintah Tunda Pengangkatan CASN 2024, Formasi Dikurangi

RMBANTEN.COM - Jakarta, Raja Media – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) resmi menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) hasil seleksi 2024. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pengangkatan yang semula dijadwalkan pada 2024 akan diundur hingga akhir 2025 atau awal 2026.
"Perkiraan pengangkatan dilakukan pada akhir 2025 atau awal 2026," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Selain menunda pengangkatan, pemerintah juga mengurangi jumlah formasi ASN yang tersedia dibandingkan dengan usulan awal. Semula, jumlah formasi yang diajukan mencapai 2,3 juta, yang terdiri dari:
- 429.183 formasi untuk instansi pusat
- 1.867.333 formasi untuk instansi daerah
- 6.027 formasi untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan
Namun, dalam realisasinya, hanya 248 ribu formasi yang tersedia untuk tahun ini.
Alokasi Formasi dan Efisiensi Anggaran
Rini menjelaskan bahwa pengurangan jumlah formasi ini dilakukan karena keterbatasan anggaran. Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya mengakomodasi pengangkatan tenaga non-ASN.
"Formasi di daerah berkurang dari usulan awal karena adanya keterbatasan anggaran. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pengangkatan tenaga non-ASN," jelasnya.
Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), usulan awal mencapai 1.605.694 formasi. Namun, setelah melalui pembahasan di instansi pusat dan daerah, jumlah formasi yang disetujui hanya 1.017.111 formasi.
Dampak terhadap Pelayanan Publik
Meski jumlah ASN yang direkrut lebih sedikit dari usulan awal, Kementerian PAN-RB memastikan bahwa kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
"Kami berharap efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik dan tetap memastikan posisi strategis di instansi pemerintah dapat terisi dengan baik," kata Rini.
Dengan adanya penundaan ini, para peserta seleksi CASN 2024 perlu menunggu lebih lama untuk proses pengangkatan mereka. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian dan skema yang jelas agar rencana reformasi birokrasi tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pulitik Jero 5 hari yang lalu

Hukum | 4 hari yang lalu
Warta Banten | 1 hari yang lalu
Hukum | 23 jam yang lalu
Pulitik Jero | 3 hari yang lalu
Pulitik Jero | 5 hari yang lalu
Warta Banten | 3 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Pendidikan | 2 hari yang lalu
Parlemen | 23 jam yang lalu