DPR Minta ASN Jangan Cuma Absen!

RMBANTEN.COM — Jakarta, Legislator — Budaya kerja birokrasi yang masih mengukur kinerja dari kehadiran fisik mulai mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tidak lagi dinilai hanya dari absensi, melainkan dari hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat.
 

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, saat rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
 

Menurut Fauzan, reformasi birokrasi tidak akan berjalan maksimal jika ukuran keberhasilan ASN masih bertumpu pada kehadiran semata tanpa melihat dampak pekerjaannya.
 

ASN Harus Diuji dari Output dan Outcome
 

Fauzan menegaskan pemerintah perlu memperkuat sistem pengukuran kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang terukur dan berbasis hasil.
 

Menurutnya, setiap program yang dijalankan ASN harus memiliki indikator yang jelas sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
 

"Jangan hanya hadir di kantor lalu dianggap bekerja. Yang harus diukur adalah hasil kerja dan dampak nyata yang dihasilkan," tegas Fauzan.
 

Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah memiliki mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan seluruh target kinerja ASN benar-benar tercapai.
 

Bagi Fauzan, keberhasilan birokrasi bukan diukur dari banyaknya aktivitas, melainkan dari output dan outcome yang dihasilkan.
 

Pelayanan Publik Harus Terus Diawasi
 

Politikus Komisi II itu juga mengingatkan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan publik.
 

Menurutnya, berbagai program reformasi birokrasi yang telah dijalankan pemerintah harus dievaluasi secara berkala agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
 

Evaluasi yang konsisten dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik semakin cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 

Mal Pelayanan Publik Jadi Sorotan
 

Dalam rapat tersebut, Fauzan turut menyoroti keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini telah hadir di ratusan kabupaten dan kota di Indonesia.
 

Ia mengakui banyak MPP menunjukkan kinerja baik pada masa awal operasional. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang mengalami penurunan kualitas layanan setelah berjalan beberapa bulan.
 

Kondisi itu, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah.
 

"Jangan sampai MPP hanya bagus saat peresmian, tetapi setelah itu kualitas pelayanannya menurun," ujarnya.
 

MenPAN RB Diminta Pastikan Sistem Berjalan
 

Fauzan menilai salah satu persoalan utama yang dihadapi daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berdampak pada kualitas pelayanan.
 

Karena itu, ia meminta Kementerian PAN RB tidak hanya memastikan gedung dan fasilitas MPP tetap beroperasi, tetapi juga memastikan sistem pelayanan berjalan optimal.
 

Menurutnya, keberadaan MPP harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
 

"Saya berharap MenPAN RB tidak hanya memastikan MPP masih ada dan berjalan. Yang lebih penting, sistemnya harus efektif dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat," tandasnya.
 

Pesan DPR ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi ke depan harus berorientasi pada hasil. ASN dituntut bukan sekadar hadir dan mengisi daftar absen, melainkan mampu menghadirkan pelayanan yang nyata, cepat, dan dirasakan manfaatnya oleh publik.