Maryono: Pelayanan Publik Prioritas, APBD-P Didesain untuk Efisiensi & Kesejahteraan

RMBANTEN.COM - Tangkot, Parlemen – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
 

Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, menyampaikan hal itu saat membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, Kamis (31/07/2025) di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
 

“Kami sangat menghargai berbagai masukan yang disampaikan. Ini adalah bentuk sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan kebijakan yang aspiratif dan realistis,” ujar Maryono.

 

Fokus PAD dan Digitalisasi Layanan Publik
 

Maryono menjelaskan, Pemkot terus berinovasi dengan mendorong digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem pembayaran online dipercepat untuk mempermudah masyarakat serta mengefisienkan layanan.
 

“Transformasi digital adalah langkah menuju Kota Tangerang yang modern dan adaptif,” jelasnya.

 

Pendidikan dan Kesehatan Tetap Diutamakan
 

Tak ada pungutan di SD dan SMP negeri, serta sekolah swasta penerima program sekolah gratis. Insentif untuk guru swasta tetap berjalan sesuai kemampuan anggaran.
 

Di sektor kesehatan, Pemkot berhasil menghemat Rp17,4 miliar lewat pengalihan sebagian peserta Jamkesda ke PBI-JKN pusat tanpa menurunkan kualitas layanan.
 

Tangani Sampah dan Stunting Secara Menyeluruh
 

Maryono mengungkapkan penurunan retribusi sampah disebabkan oleh menurunnya subjek retribusi dan keterbatasan armada. Pemkot pun mengalokasikan dana untuk pengadaan armada baru, lahan TPS, pembangunan hanggar daur ulang, dan mesin RDF.
 

Soal stunting, Pemkot mengandalkan sistem digital Laksa Gurih Anget untuk memantau distribusi makanan tambahan, edukasi gizi, dan pemantauan tumbuh kembang balita.
 

Jaga Infrastruktur, Dorong Ekonomi Warga
 

Pembangunan tandon, pompa banjir, pelebaran dan perbaikan jalan lingkungan tetap diprioritaskan. Pengawasan proyek strategis juga melibatkan Kejaksaan dan Inspektorat.
 

Di sektor ekonomi, program Tangerang Emas makin diperkuat. Plafon pinjaman tanpa bunga dinaikkan dari Rp2 juta menjadi Rp5 juta per pelaku UMKM.
 

Landasan Pembangunan yang Lebih Efisien dan Pro Rakyat
 

Menutup penyampaiannya, Maryono menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 bukanlah pemangkasan, melainkan penyesuaian untuk pelayanan publik yang lebih optimal.
 

“Perubahan ini jadi fondasi pembangunan yang efisien, pro rakyat, dan tetap menjaga pelayanan dasar,” tandasnya.