Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Indonesia di Pusaran Teheran: Jalan Tengah atau Jalan Terjal?

Oleh: H. Dede Zaki Mubarok
Minggu, 01 Maret 2026 | 11:01 WIB
----
----

RMBANTEN.COM - POSISI Indonesia di panggung internasional sedang diuji. Serangan udara Amerika Serikat terhadap Iran—dengan dukungan penuh kekuatan militer Israel—bukan sekadar eskalasi regional. Ia adalah ujian bagi negara-negara yang mengklaim berdiri di atas prinsip hukum internasional, termasuk Indonesia.
 

Di tengah pusaran itu, Jakarta kini membawa kartu baru: keanggotaannya dalam Board of Peace (BoP). Sebuah forum yang digadang-gadang sebagai ruang diplomasi alternatif, tetapi sekaligus menyimpan paradoks geopolitik.
 

Menepis Isu Keberpihakan
 

Seiring peran aktif Indonesia di BoP, muncul tudingan miring: apakah ini bentuk kompromi terhadap agenda pro-Israel atau kepentingan Amerika?
 

Pertanyaan itu wajar. Namun menyederhanakan diplomasi menjadi hitam-putih adalah jebakan berpikir yang berbahaya.
 

Keanggotaan Indonesia di BoP bukanlah cek kosong untuk agresi militer. Justru di situlah letak strateginya: meredam konflik dari dalam sistem. Mengkritik dari luar memang lebih nyaring. Tapi mengubah dari dalam, sering kali lebih efektif—meski lebih sunyi.
 

Indonesia berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, ia harus menjaga hubungan strategis dengan negara-negara besar—termasuk Amerika Serikat. Di sisi lain, konstitusi dan sejarah diplomasi kita menegaskan komitmen pada kemerdekaan bangsa-bangsa dan perdamaian dunia.
 

Itulah keseimbangan yang sedang diuji.
 

Strategi “Jembatan” ala Prabowo
 

Presiden Prabowo Subianto tampaknya memilih pendekatan yang bisa disebut sebagai diplomasi “jembatan”. Bukan menjadi blok baru, bukan pula menjadi satelit kekuatan lama.
 

Setidaknya ada tiga fokus strategis yang terbaca.
 

Pertama, mencegah eskalasi nuklir. Ketegangan di Teheran bukan sekadar perang konvensional. Ia menyentuh isu sensitif: pengembangan nuklir. Jika konflik ini melebar, dampaknya bukan hanya Timur Tengah, tetapi lingkungan global.
 

Kedua, mendorong gencatan senjata segera. Indonesia memiliki modal moral sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang tetap menjalin relasi diplomatik luas. Modal itu bisa digunakan untuk mendesak penghentian serangan udara demi mencegah korban sipil lebih banyak.
 

Ketiga, melindungi ekonomi nasional. Jangan lupa, setiap letupan di Timur Tengah hampir selalu berujung pada lonjakan harga minyak. Bagi Indonesia—yang masih rentan terhadap fluktuasi energi—stabilitas harga adalah soal dapur rakyat.
 

Di titik ini, diplomasi bukan hanya soal moralitas global, tetapi juga realitas domestik.
 

Tantangan di Meja BoP
 

Namun jalan tengah selalu penuh risiko.
 

Bagaimana bersikap tegas kepada Amerika Serikat dan Israel tanpa kehilangan posisi tawar di BoP? Bagaimana menjaga solidaritas terhadap Palestina dan stabilitas Timur Tengah tanpa dianggap anti-Barat?
 

Inilah dilema klasik negara non-blok di abad ke-21.
 

Indonesia tampaknya memilih apa yang bisa disebut sebagai “perdamaian pragmatis”. Artinya, stabilitas lebih didahulukan untuk menjaga jalur perdagangan, pasokan energi, dan ketahanan ekonomi global—tanpa melepaskan desakan pada solusi politik yang adil.
 

Pendekatan ini mungkin tidak heroik. Tapi ia realistis.
 

Jalan Tengah atau Tekanan Besar?
 

Dunia kini menanti. Apakah Indonesia mampu menjadikan BoP sebagai panggung mediasi efektif? Ataukah forum itu justru menjadi ruang kompromi yang mengikis idealisme?
 

Sejarah diplomasi Indonesia selalu berada di antara idealisme dan kepentingan. Dari Konferensi Asia-Afrika hingga peran aktif di berbagai misi perdamaian PBB, Indonesia sering memilih berdiri di tengah—bukan karena ragu, tetapi karena sadar bahwa jembatan lebih berguna daripada tembok.
 

Teheran hari ini membara. Washington dan Tel Aviv bersikap ofensif.
 

Pertanyaannya: apakah jalan tengah Indonesia cukup kuat untuk mendinginkan bara itu—atau justru akan membuat Jakarta ikut terseret dalam pusaran kepentingan negara-negara besar?
 

Jawabannya belum ada.
 

Yang jelas, ini bukan sekadar ujian diplomasi. Ini ujian arah sejarah.
 

Penulis: Wartawan senior, Ketua DPP PJS, Wabendum IKALUIN Jakartarajamedia

Komentar:
BERITA LAINNYA
Mendikdasmen RI, Abdul Mu’ti
Buka Bersama
Sabtu, 28 Februari 2026
Ilustrasi foto AI -
Kepemimpinan Berdampak
Kamis, 29 Januari 2026
Kenangan penulis saat menjadi bagian Pantia GKN 2013. - Foto: Dok Pribadi -
Berbudi Itu Telah Tiada
Minggu, 18 Januari 2026