Gawat! Hampir 10 Ribu Pekerja di Tangerang Kena PHK Sepanjang 2025

RMBANTEN.COM - Tangerang - Kabupaten Tangerang diguncang lonjakan drastis gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun 2025. Data resmi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat menunjukkan peningkatan hampir 100 persen, dengan 9.766 pekerja yang terkena dampak.
 

Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnaker Kabupaten Tangerang, Hendra, mengonfirmasi kenaikan signifikan ini. "PHK pada 2024 sebanyak 5.058 pekerja. Pada tahun 2025, angkanya naik hampir 100 persen dibanding tahun sebelumnya," ujarnya mengutip laman RRI, Selasa (6/1/2026).
 

Biaya Produksi dan Persaingan Global Jadi Pemicu Utama
 

Hendra membeberkan tiga faktor utama di balik fenomena PHK massal ini. Biaya produksi yang kian tinggi menjadi beban berat, terutama factory overhead cost. Ditambah lagi dengan penurunan order dari pembeli akibat persaingan global yang ketat dan peralihan teknologi yang mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia.
 

Rincian Penyebab: Efisiensi Mendominasi
 

Dari total hampir 10 ribu pekerja yang terkena PHK, mayoritas atau 7.007 orang dinyatakan terkena pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi perusahaan. 
 

Sementara itu, 919 pekerja di-PHK karena indisipliner, 864 orang akibat perusahaan tutup, 420 orang mengundurkan diri (resign), dan 311 orang terdampak restrukturisasi.
 

Sektor Alas Kaki dan Tekstil Paling Terpukul
 

Hendra menegaskan bahwa fluktuasi PHK sangat dipengaruhi kebijakan perusahaan padat karya. 
 

"Kebanyakan PHK terjadi di industri alas kaki, garmen, dan tekstil," jelasnya. Sektor-sektor ini, yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja besar, justru menjadi episentrum gelombang pemutusan kerja.
 

KASBI Soroti PHK 3.000 Pekerja di PT Victory Chingluh Indonesia
 

Sekretaris Jenderal Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Andi Kristiantono, menyoroti kasus besar di salah satu pabrik sepatu ternama. Sekitar 3.000 karyawan PT Victory Chingluh Indonesia di Kabupaten Tangerang terkena PHK.
 

"Pemutusan itu diduga lantaran pesanan produksi menurun drastis dan tingginya upah minimum di wilayah setempat," ujar Andi. 
 

Menurut informasi dari perusahaan, order yang ada tidak lagi mencukupi untuk menanggung jumlah pekerja yang mencapai sekitar 15 ribu orang, sehingga PHK dianggap sebagai langkah yang harus diambil.
 

Proyeksi dan Kekhawatiran ke Depan
 

Lonjakan hampir dua kali lipat ini memicu kekhawatiran serius mengenai daya tahan sektor manufaktur padat karya di wilayah penyangga ibu kota. 
 

Para pengamat tenaga kerja mendesak adanya intervensi kebijakan yang lebih konkret, baik dari sisi insentif bagi industri maupun program perlindungan dan penyerapan kembali tenaga kerja yang terdampak. 
 

Ancaman gelombang PHK ini diperkirakan masih akan berlanjut sepanjang tahun 2026 jika akar permasalahan biaya dan daya saing tidak segera ditangani.