Era Baru Pengelolaan Haji Dimulai, PJS Dukung: Jangan Ada Lagi Masalah!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Haji - Presiden Joko Widodo secara resmi melantik KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri pada Senin (08/09/2025). 
 

Pelantikan ini menandai dimulainya era baru pengelolaan ibadah haji di Indonesia melalui kementerian khusus.
 

PJS Apresiasi dan Beri Peringatan Keras
 

Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menyampaikan apresiasi sekaligus peringatan keras atas pelantikan ini. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa pembentukan kementerian ini harus menjadi solusi atas berbagai persoalan haji yang selama ini terjadi.
 

"Selamat kepada Bapak KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak yang telah resmi dilantik. Kementerian ini harus menjadi penegas bahwa negara hadir melayani umat," ujar Mahmud.
 

Tuntutan Perbaikan Menyeluruh
 

Mahmud menambahkan berbagai persoalan yang pernah mencuat pada masa lalu tidak boleh terulang lagi. 
 

"Jangan ada lagi haji yang batal berangkat. Jangan ada lagi kuota yang hilang di tengah jalan. Kasus-kasus tersebut telah mencoreng wajah lembaga negara," tegasnya.
 

Komitmen Dukungan dari Seluruh Jajaran PJS
 

Seluruh jajaran pimpinan PJS menyatakan dukungan penuh terhadap kementerian baru ini. Ketua Dewan Penasehat H.M Farid Aljawi, Ketua Dewan Pembina Troy Pomalingo, Ketua Dewan Pakar Rizaludin Kurniawan, dan Ketua Dewan Etik Dede Zaki Mubarok menyampaikan harapan agar kementerian ini dapat menjadi teladan dalam pelayanan publik.
 

Dukungan Media untuk Transparansi
 

PJS menegaskan kesiapan untuk mendukung kerja-kerja Kementerian Haji dan Umrah dengan menghadirkan pemberitaan yang positif, edukatif, dan berimbang. Dukungan ini diyakini akan memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan publik.
 

Dengan dukungan penuh masyarakat dan pengawalan media, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola haji yang bersih, transparan, serta menjamin kenyamanan jamaah. Langkah ini sekaligus mempertegas peran negara dalam memastikan ibadah haji berjalan lancar.