Dwikorita Ingatkan Sistem Peringatan Dini Jangan Masuk Kotak Saat Kepala Daerah Ganti

RMBANTEN.COM - Jakarta, BMKG – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa sistem peringatan dini bencana harus berkelanjutan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah. Peringatan itu disampaikan usai dirinya menghadiri United Nations Ocean Conference (UNOC) di Nice, Prancis, 9–10 Juni 2025.
 

“Ketika kepala daerah berganti, jangan sampai sistem yang sudah dibangun masuk kotak,” tegasnya dalam keterangan pers, Senin (16/6/2025).
 

Dwikorita mencontohkan sebuah kota di Indonesia yang telah memiliki sistem peringatan dini tsunami lengkap. Namun, saat kepala daerah berganti, sistem itu tidak dilanjutkan. Tiga tahun kemudian, tsunami datang—dan kota itu tidak siap.
 

Dunia Sadar, Tapi Lokal Masih Lalai
 

Dalam forum global tersebut, Dwikorita mengapresiasi meningkatnya kesadaran internasional soal mitigasi bencana, khususnya bencana laut dan hidrometeorologi. Namun ia menekankan, kesadaran tanpa tindakan nyata di tingkat lokal tak akan cukup.
 

“Tantangan bencana saat ini semakin tidak terduga,” ujarnya, mengingatkan kasus Siklon Tropis Seroja pada 2021, yang secara teori tidak seharusnya terbentuk di wilayah tropis Indonesia.

 

Teknologi Canggih Tak Ada Artinya Jika Tak Dijaga
 

Kepala BMKG menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan penguatan observasi laut dalam sebagai komponen utama sistem peringatan dini. Tapi ia juga mengingatkan: tanpa dukungan politik dan sosial yang konsisten, semua bisa sia-sia.
 

“Saat semua siap, bencana tidak datang. Tapi ketika lengah, bencana muncul tiba-tiba,” kata Dwikorita.
 

Konsistensi Daerah Kunci Ketahanan Nasional
 

Pengalaman dari UNOC mengajarkan banyak hal, kata Dwikorita. Namun, pelajaran terpenting justru datang dari dalam negeri: pentingnya kontinuitas komitmen di level daerah.
 

"Sistem peringatan dini bukan soal teknologi semata, tapi juga soal keberanian menjaga warisan kebijakan—melampaui masa jabatan.”
 

BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menguatkan sistem mitigasi berbasis ilmu, data, dan kesadaran sosial. Tapi bola sekarang ada di tangan kepala daerah: apakah siap menjaga warisan itu, atau membiarkannya kembali jadi korban bencana?