Banten Maju, Bebas Korupsi: Janji yang Sedang Diuji!

RMBANTEN.COM - ANDRA SONI tahu betul, Banten bukan provinsi sembarangan. Ia lahir dari sejarah panjang—tanah para sultan, pusat perdagangan, benteng Islam di barat Jawa. Tapi juga tanah yang lama dituduh “bermasalah”: korupsi, ketimpangan, dan birokrasi yang bertele-tele.
 

Kini, setelah seperempat abad berdiri, Banten punya Gubernur baru.
 

Andra Soni menyebut visinya sederhana tapi tegas: “Banten Maju, Bebas Korupsi.” Sederhana di kata, berat di makna.
 

Beberapa bulan pertama pemerintahannya, ia tak langsung bicara soal proyek mercusuar. Ia bicara soal integritas. Soal mengubah pola pikir ASN dari “asal bapak senang” menjadi “hasil untuk rakyat.”
Sebuah pergeseran yang, kalau benar-benar dijalankan, bisa jadi revolusi birokrasi.

Ia memulai dari hal kecil: memperkuat e-government, memperluas keterbukaan informasi publik, dan menertibkan perizinan berbasis digital.
 

Langkah-langkah ini terdengar teknis, tapi di sanalah letak jebakan korupsi selama ini—di meja-meja tanda tangan dan amplop-amplop “syukur-syukuran.”
 

Data terakhir Pemprov Banten (2024) menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Angka kemiskinan turun menjadi 6,25%, terendah dalam lima tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke 75,2, naik tipis tapi konsisten. Dan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari KPK menempatkan Banten di peringkat menengah ke atas — jauh lebih baik dibanding 2018–2021 ketika kasus OTT silih berganti.
 

Apakah ini hasil kerja Andra Soni? 
 

Sebagian ya, sebagian belum.
 

Karena perubahan mental birokrasi butuh waktu lebih panjang daripada masa jabatan.
 

Tapi Andra tampaknya ingin dikenang bukan karena pembangunan fisik, melainkan perubahan sistemik.

Ia sadar, di Banten, jalan mulus bukan simbol kemajuan—melainkan kadang sumber gratifikasi proyek.
Maka ia menyiapkan sistem audit berbasis data terbuka, dengan kerja sama BPKP dan KPK.
 

Di sisi lain, ia juga memompa sektor pendidikan dan kesehatan.
 

Targetnya: tidak ada lagi anak Banten yang tertinggal akses sekolah atau layanan dasar.
 

“Banten Maju itu bukan soal gedung tinggi, tapi SDM yang kuat,” katanya dalam satu kesempatan.
 

Tantangan terbesar? Membuktikan bahwa jargon “Bebas Korupsi” bukan sekadar kutipan di spanduk.
Bahwa rakyat Banten benar-benar bisa melihat perbedaan nyata: layanan cepat, birokrasi transparan, dan pejabat yang tidak perlu “disambangi” untuk urusan yang sudah semestinya gratis.
 

Kalau visi ini berhasil, Andra Soni akan tercatat dalam sejarah Banten bukan sebagai gubernur seremonial, tapi sebagai pembalik arus budaya korupsi di provinsi yang dulu sering disindir “banyak proyek, tapi minim hasil.”
 

Mimpi besar itu kini sedang diuji.
 

Dan ujian terberat bukan dari lawan politik—melainkan dari sistem lama yang masih enggan berubah.
 

Banten Maju, Bebas Korupsi.
 

Kita tunggu, apakah ini sekadar visi… atau babak baru sejarah Banten yang benar-benar dimulai.

 

 

Penulis: Pimred Raja Media, Ketua DPP Pro Journalismedia Siber Indonesia*