Sentil pemerintah! Anies Sebut Netralitas Tidak Cukup Dikatakan, Tapi Harus Dibuktikan
RMBanten.com - Anies Baswedan, calon presiden (capres) nomor urut 1 menegaskan aparat hingga pejabat negara harus menjaga netralistas di Pemilu 2024.
Netralitas kata Anies, tidak cukup untuk dikatakan saja, tapi perlu pembuktian.
"Ini yang saya sampaikan dari awal sebelum penetapan bahwa netralitas harus dibuktikan, tidak cukup dikatakan," ujar Anies di Ciamis, Jawa Barat, Kamis (4/12).
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran netralitas dari aparat, teranyar viral dukungan Satpol PP di Garut terhadap calon wakil presiden nomor 3 Gibran Rakabuming Raka. Anies menekankan
Dijelasakan Anies, bawahan mestinya tak perlu menuruti perintah atasan untuk melanggar netralitas. Hal itu, bisa mengkhianati sumpahnya.
"Kenapa? Karena itu akan mengkhianati sumpahnya, jadi sumpah itu lebih tinggi dari pada perintah atasan," ujar Anies
Diketahui deklarasi dukungan terhadap calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka oleh Satuan Polisi (Satpol) pamong praja (PP) di Garut, Jawa Barat (Jabar) menjadi sorotan publik.
Delkarasli oknum Satpol PP Garut mendukung Cawapres nomor urut 2.
Video dukungan anggota Satpol PP Kabupaten Garut itu tersebar di media sosial.
Setidaknya, ada 13 orang berseragam Satpol PP dalam video tersebut, terdiri atas tujuh perempuan dan enam laki-laki.
Salah seorang anggota Satpol PP laki-laki yang berbicara dalam video itu menyampaikan bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Nama yang tertera pada seragam anggota tersebut adalah Cecep.
"Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan," kata Cecep.
"Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan," kata Cecep.
"Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka,” serunya secara bersama-sama dengan anggota Satpol PP yang lain.
Parlemen 6 hari yang lalu
Politik | 4 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Keamanan | 3 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Hukum | 5 hari yang lalu
Parlemen | 5 hari yang lalu
Nasional | 5 hari yang lalu
Keamanan | 4 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu