Pemkot Tangsel Tegaskan Tak Tinggal Diam, Solusi Komprehensif Disiapkan Atasi Sampah!

RMBANTEN.COM - Tangsel - Polemik operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang kembali mencuat setelah ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan, Kamis (18/12/2025). 
 

Warga mendesak agar TPA Cipeucang kembali dibuka, namun dengan sistem pengelolaan yang diperbaiki, menyusul tumpukan sampah yang mulai menggunung di sejumlah ruas jalan protokol akibat penghentian aktivitas pembuangan.
 

Aksi tersebut menjadi sinyal kuat keresahan publik, baik warga di sekitar TPA maupun masyarakat luas yang terdampak langsung oleh krisis sampah perkotaan.
 

Pemkot Tangsel: Kami Bekerja di Lapangan
 

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tangsel, Tb Asep Nurdin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan ini.
 

“Pemerintah Kota Tangerang Selatan sedang bekerja keras di lapangan. Kami tidak diam. Fokus kami saat ini adalah menghadirkan solusi konkret, mulai dari percepatan penataan lahan di Cipeucang hingga optimalisasi pengangkutan sampah yang sempat tertunda,” ujar Tb Asep Nurdin di Serpong, menutip laman resmi Pemkot Tangsel, Jumat (19/12/2025).
 

Ia menambahkan, koordinasi lintas perangkat daerah terus dilakukan secara intensif agar persoalan sampah dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
 

Solusi Jangka Pendek dan Panjang Disiapkan
 

Pemkot Tangsel, lanjut Tb Asep, juga tengah menyiapkan langkah jangka panjang agar krisis serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
 

“Kami memahami keresahan warga, baik yang tinggal di sekitar TPA maupun masyarakat yang terganggu oleh tumpukan sampah di jalan. Tujuan kami satu, menghadirkan solusi komprehensif yang menjamin kebersihan kota sekaligus kenyamanan warga,” tegasnya.
 

Ujian Kohesi Sosial Kota
 

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraswasta Indonesia, Anisa Widyanti, menilai polemik TPA Cipeucang sebagai ujian kohesi sosial dan tata kelola perkotaan.
 

Menurutnya, penutupan TPA tanpa solusi transisi yang matang telah menciptakan ketimpangan dampak, di mana warga di wilayah lain justru menjadi korban karena lingkungannya berubah menjadi “TPA ilegal”.
 

“Secara sosiologis, kota adalah organisme yang saling bergantung. Jika satu fungsi berhenti, seluruh sistem ikut sakit. Di sinilah peran Pemkot sebagai mediator sangat krusial untuk mengedepankan budaya gotong royong dan tepo seliro antara kepentingan operasional kota dan kesejahteraan warga lokal,” jelas Anisa.
 

Dorongan Beralih ke Teknologi Modern
 

Anisa mendorong Pemkot Tangsel untuk segera beralih dari sistem open dumping ke teknologi pengolahan sampah modern yang lebih ramah lingkungan, seperti insinerasi berstandar emisi atau metode pengolahan terpadu lainnya.
 

Selain itu, ia juga menyarankan formalisasi skema kompensasi bagi warga sekitar TPA, mulai dari jaminan akses air bersih hingga peningkatan fasilitas layanan kesehatan.
 

“Pengolahan sampah juga harus diperkuat di tingkat hulu, kecamatan dan kelurahan, agar beban yang masuk ke TPA Cipeucang bisa berkurang signifikan,” ujarnya.
 

Transparansi dan Komunikasi Publik
 

Tak kalah penting, Anisa menilai komunikasi publik menjadi kunci untuk mencegah misinformasi yang dapat memicu aksi massa lanjutan. Pemkot Tangsel, melalui Dinas Kominfo, didorong untuk menyampaikan progres penataan TPA secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
 

“Penanganan sampah di Tangsel membutuhkan sinkronisasi antara kerja teknis pemerintah dan pemahaman sosiologis masyarakat. Dengan komitmen Pemkot untuk terus bergerak dan dukungan warga untuk berdialog, krisis ini diharapkan bisa segera teratasi,” pungkasnya.