PDIP Kecam Keras Baleg DPR Akali Putusan MK Terkait Pilkada

RMBANTEN.COM - Polhukam - Fraksi PDIP mengecam langakah Badan Legislasi (Baleg) yang tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batas usia minimal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

Anggota Fraksi dari PDIP  TB Hasanuddin berjanji akan melayangkan nota penolakan terhadap keputusan Baleg merevisi Undang-Undang (RUU) Pilkada termasuk soal batas usia minimal pencalonan tersebut. 
 

"Kami akan membuat nota khusus penolakan," ujar  TB Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut TB, setiap putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga semua pihak harus taat terhadap keputusan MK.

"Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan," tegas dia.

Sebelumnya, Panja RUU Pilkada memutuskan ambang batas minimum 6,5-10% untuk pencalonan kepala daerah hanya berlaku bagi partai nonparlemen.

Hal ini berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan ambang batas minum berlaku bagi partai parlemen dan nonparlemen.