Menteri UMKM Tegaskan KUR Tak Boleh Hanya untuk Nama Lama

RMBANTEN.COM - Banjarmasin, KUR – Pemerintah Daerah (Pemda) diminta tak hanya jadi penonton dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa keberhasilan program pembiayaan ini sangat bergantung pada peran aktif Pemda dalam mengusulkan calon debitur yang layak dan potensial.
 

Hal ini ditegaskan Menteri UMKM dalam Rapat Koordinasi Regional KUR wilayah Kalimantan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (18/6).
 

“Peran aktif Pemda itu kunci. Jangan biarkan persepsi bahwa akses KUR itu susah. Lewat sistem yang tersedia, Pemda bisa langsung usulkan calon debitur dari daerahnya,” tegas Maman.
 

KUR Jangan untuk Itu-Itu Saja
 

Menteri Maman menyebut realisasi unggahan data calon debitur KUR dari Kalimantan baru mencapai 6,75 persen dari total nasional. Padahal, pemerintah menargetkan KUR tahun ini tersalur sebesar Rp300 triliun, dengan prioritas pada debitur baru, debitur graduasi, dan sektor produksi.
 

“Kita tak boleh biarkan penyaluran KUR hanya dinikmati nama-nama lama. Bank harus berani menyasar pelaku usaha baru,” tandas Maman.
 

Untuk mengubah pola tersebut, ia memastikan akan menggelar rakor lanjutan khusus dengan para kepala dinas UMKM se-Kalimantan agar peran Pemda lebih maksimal.

KUR Tak Perlu Agunan Tambahan
 

Ia juga mengingatkan perbankan bahwa pinjaman KUR Rp1 juta–Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Sayangnya, masih banyak laporan bahwa bank meminta syarat yang tak sesuai ketentuan.
 

“Ini regulasi, bukan opsi. UMKM jangan sampai dipersulit hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpatuhan bank,” tegasnya.
 

Wamen Helvi: Sinergi Jadi Kunci
 

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza turut menekankan bahwa kekuatan KUR ada pada sinergi pusat, daerah, dan lembaga keuangan.
 

“KUR bukan sekadar pembiayaan, tapi alat pembangunan. Harus tepat sasaran, harus berdampak,” ujar Helvi.
 

Menteri Maman berharap pola baru ini bisa membawa warna segar dalam ekosistem pembiayaan UMKM, dan membuka akses yang lebih luas, adil, dan berkualitas.