Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Tunda Perjalanan LN dan Hindari Pesta Mewah!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Polkam - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menunda rencana perjalanan ke luar negeri serta menghindari penyelenggaraan acara-acara yang berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.

 

Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka menciptakan situasi kondusif di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir.
 

Dalam keterangannya yang disampaikan pada Senin (1/9/2025), Mendagri menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam meredam keresahan publik dan menjaga stabilitas sosial di daerah masing-masing.
 

Instruksi Penghematan dan Kesederhanaan
 

Mendagri meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menunjukkan sikap kesederhanaan dan empati terhadap kondisi masyarakat. 

 

Penundaan perjalanan luar negeri dan pembatalan acara-acara yang bersifat mewah dinilai penting untuk mencegah timbulnya kesan tidak sensitif di tengah situasi yang memanas.
 

"Ini diperlukan untuk meredam keresahan publik serta menjaga stabilitas sosial di daerah," kata Tito dalam keterangannya.
 

Kehati-hatian dalam Pernyataan Publik
 

Selain instruksi mengenai aktivitas oficial, Mendagri juga mengingatkan para pejabat daerah agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Tito menekankan pentingnya setiap pejabat hanya berbicara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
 

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari salah tafsir yang dapat memicu gejolak baru di masyarakat. Mendagri mengingatkan bahwa pernyataan yang tidak tepat dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.
 

Ahli Nilai Langkah Tepat Jaga Kondusivitas
 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai instruksi Mendagri sebagai langkah tepat untuk menjaga kondusivitas. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
 

"Upaya Mendagri ini adalah bentuk mengedepankan empati kepada rakyat. Jika pejabatnya merakyat, tidak pamer, dan mampu menjaga perasaan masyarakat, maka potensi gejolak bisa ditekan," kata Iwan.
 

Iwan juga menekankan bahwa pola komunikasi pejabat daerah berperan besar dalam menciptakan ketenangan. Kepala daerah harus mampu membaca kondisi psikologis masyarakat sehingga pernyataannya tidak menyinggung atau memperkeruh keadaan.
 

Instruksi Mendagri ini sekaligus menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam bersikap dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika politik nasional yang sedang berkembang.