Kementerian UMKM Libatkan Sektor Perikanan dalam Program MBG

RMBANTEN.COM - Jakarta, UMKM - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan sektor perikanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 
 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyebut fokus program Perluasan Keterlibatan UMKM dalam MBG di Kabupaten Maros adalah mengoptimalkan potensi perikanan.
 

“Penguatan ekosistem UMKM sektor perikanan dilakukan melalui pendampingan usaha berbasis ekosistem hulu ke hilir. Mulai dari legalitas, peningkatan kapasitas, pembiayaan, perluasan pasar, hingga kemitraan antara UMKM suplier potensial dan dapur-dapur SPPG,” ujar Riza di Tambak Silvofishery Marana Maros, Jumat (29/8).
 

Perikanan Jadi Sumber Gizi dan Ekonomi Lokal
 

Menurut Riza, sektor perikanan sangat strategis dalam pemenuhan gizi sekaligus penguatan ekonomi daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat, produksi ikan bandeng di Maros mencapai lebih dari 9.100 ton per tahun.

“Di lokasi tambak ini sendiri, dalam satu kolam ukuran 2.500 meter persegi dapat menghasilkan sekitar 1.500–3.500 ekor per sekali panen,” jelasnya.
 

Panen Bandeng dan UMKM Pengolahan
 

Pada kesempatan itu, panen ikan bandeng juga dirangkaikan dengan peninjauan pengolahan Bandeng Tanpa Duri (Batari) oleh UMKM Marlo Jaya, serta penempelan stiker SPPG Ramah UMKM di SPPG Maros Mandai I.
 

Riza menegaskan, penerima manfaat terbesar dari program MBG adalah pengusaha UMKM.
 

“Menteri UMKM selalu menekankan bahwa pendapatan UMKM akan lebih pasti dan lebih besar setelah adanya ekosistem MBG,” katanya.
 

Target SPPG dan Kebutuhan Pasokan
 

Kabupaten Maros ditargetkan bisa mencapai 41–48 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat sebanyak 121.915 orang.
 

“Saat ini baru ada 11 SPPG yang beroperasi. Ke depan, kebutuhan pasokan ikan bandeng akan semakin besar untuk mendukung seluruh SPPG di Maros,” ujar Riza.
 

Kolaborasi Multipihak
 

Riza menambahkan, program ini berjalan berkat kolaborasi antara Kementerian UMKM, Badan Gizi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRPBAPPP Maros, BRI, BPJS, dan Pemerintah Daerah.