Jokowi Tidak Terima Penilian Indeks Demokrasi di Era Pemerintahannya Turun

RMBANTEN.COM - Polhukam, Jabar -  Indeks demokrasi pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin disebut mengalami mengalami penurunan. Hal itu seperti dipaparkan Economist Intelligence Unit (EIU).

 Atas penilaian itu Presiden Jokowi tidak terima. Ditegaskan Jokowi pihaknya selalu memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin mengkritik.

"Tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita denger," ujar Presiden Jokowi usai membuka Piala Presiden 2024, di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat, (19/7).

Mantan Walikota Solo itu menyebut hampir setiap detik masyarakat melontarkan kritik kepada pemerintah. Ia pun selalu mendengarkan dan menerima kritik tersebut.

Selain itu, Presiden menilai kualitas demokrasi Indonesia dapat terlihat dari lancarnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemerintah juga tak melarang warganya mendirikan organisasi.

"Orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi semuanya gak ada yang dihambat," jelasnya.

Sebelumnya, Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor Indeks Demokrasi 2023 Indonesia sebesar 6,53. Angka tersebut turun dari 2022 yang kala itu sebesar 6,71.

Ada lima indikator yang menyusun penilaian Indeks Demokrasi 2023. Indikator dengan skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah proses pemilu dan pluralisme Indonesia, yaitu 7,92.

Adapun indikator lainnya adalah fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38). Penurunan yang dialami Indonesia hanya terjadi pada kebebasan sipil, sedangkan empat lainnya masih sama dengan tahun sebelumnya.

EIU mencatat skor indikator kebebasan sipil Indonesia pada indeks tahun lalu sebesar 6,18.