Nadya PKB Desak Menhut Benahi Tata Kelola Karhutla: “Jangan Cuma Cosplay Damkar”

RMBANTEN.COM — Jakarta — Wakil Ketua Harian DPP PKB sekaligus Inisiator PKB EcoGen, Nadya Alfi Roihana, meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak hanya mengandalkan respons pemadaman ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi.
 

Menurut Nadya, karhutla yang terus berulang setiap tahun menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola kawasan yang harus segera dibenahi.
 

“Menhut jangan cuma cosplay damkar. Masyarakat lebih butuh tata kelola kawasan daripada sekadar atraksi main slang,” kata Nadya dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (23/8/2026).
 

Karhutla Tak Cukup Hanya Dipadamkan
 

Nadya mengatakan faktor cuaca seperti El Nino memang dapat memperparah kondisi kering dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran.
 

Namun, ia menegaskan faktor manusia tetap menjadi salah satu penyebab utama karhutla.
 

Karena itu, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api dan penindakan terhadap pelaku setelah kebakaran terjadi.
 

“Kalau kita sudah tahu kawasan yang rawan, tahu titik-titik yang berulang terbakar, tahu faktor manusianya, bahkan sudah banyak pelaku yang diproses hukum, pertanyaannya kenapa kebakaran tetap berulang?” ujarnya.
 

Jangan Ulangi Siklus yang Sama
 

Nadya mengingatkan pola penanganan karhutla selama ini jangan sampai terus berulang tanpa menyelesaikan persoalan di hulunya.
 

Menurutnya, siklus api muncul, aparat turun, pelaku ditangkap, api dipadamkan, kemudian kebakaran kembali terjadi pada tahun berikutnya menunjukkan adanya persoalan yang belum tuntas.
 

“Jangan sampai setiap tahun kita hanya mengulang siklus yang sama: api muncul, aparat turun, pelaku ditangkap, api dipadamkan, lalu tahun berikutnya terjadi lagi,” tegasnya.
 

Data Kawasan Rawan Sudah Dimiliki
 

Nadya menyebut Kementerian Kehutanan sejatinya telah memiliki data mengenai kawasan rawan dan riwayat kebakaran.
 

Pemetaan tersebut bahkan telah dikaitkan dengan data area yang terbakar serta pihak yang mengelola kawasan.
 

Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar mengumpulkan data baru, melainkan memastikan data tersebut benar-benar menjadi dasar kebijakan pengelolaan kawasan.
 

“Kemenhut sudah punya data kawasan rawan dan riwayat kebakaran. Yang menjadi pertanyaan, setelah kita tahu kawasan mana yang berulang terbakar, apa yang berubah dalam cara kawasan itu dikelola?” katanya.
 

Konsesi Berulang Terbakar Harus Dievaluasi
 

Nadya juga mendorong evaluasi terhadap konsesi atau kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran.
 

Menurutnya, perusahaan maupun pengelola yang memperoleh manfaat ekonomi dari suatu kawasan harus memiliki tanggung jawab yang sebanding dalam menjaga sekaligus memulihkan ekosistem.
 

Ia menilai jangan sampai keuntungan dari pemanfaatan kawasan menjadi tanggung jawab privat, sementara biaya pemadaman dan pemulihan akibat kebakaran justru kembali dibebankan kepada negara dan masyarakat.
 

“Pengelola kawasan harus ikut bertanggung jawab memastikan kawasan yang mereka kelola tidak menjadi sumber kebakaran berulang,” ujarnya.
 

Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Api Padam
 

Nadya menilai ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani karhutla tidak seharusnya hanya dilihat dari seberapa cepat api dipadamkan atau berapa banyak pelaku yang ditangkap.
 

Menurutnya, indikator yang lebih penting adalah penurunan frekuensi dan luas kebakaran dari tahun ke tahun.
 

Dengan ukuran tersebut, pemerintah dapat melihat apakah kebijakan pencegahan dan pengelolaan kawasan benar-benar memberikan dampak.
 

Saatnya Benahi Persoalan di Hulu
 

Nadya menegaskan Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pengalaman maupun data dalam menghadapi karhutla.
 

Persoalannya adalah bagaimana seluruh informasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret untuk mencegah kebakaran berulang.
 

“Kita tidak kekurangan pengalaman menghadapi karhutla. Kita juga tidak kekurangan data. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk membenahi hulunya,” tandasnya.
 

Ia menambahkan, jika kawasan yang sama terus terbakar, pemerintah perlu melihatnya sebagai tanda adanya persoalan tata kelola yang belum diselesaikan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.