Wamen UMKM Dorong Kolaborasi Cetak Wirausaha Produktif dan Bantu UMKM Naik Kelas
RMBANTEN.COM – Semarang – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencetak lebih banyak wirausaha produktif dan mempercepat UMKM naik kelas.
Dorongan tersebut disampaikan Helvi saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (7/10/2026).
Mengusung tema “Berani Memulai, Bertumbuh, dan Berdampak”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian UMKM menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus membuka ruang lebih luas bagi lahirnya wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda.
Wirausaha Baru Jadi Kunci UMKM Naik Kelas
Helvi mengatakan pengembangan UMKM tidak dapat dipisahkan dari upaya mencetak wirausaha baru. Setelah lahir, para wirausaha tersebut juga membutuhkan fasilitasi berupa pembiayaan, pemasaran, hingga pendampingan agar mampu berkembang dan memberikan dampak ekonomi.

“Menumbuhkembangkan UMKM tidak terlepas dari bagaimana kita mencetak wirausaha baru, kemudian memberikan fasilitasi agar mereka bisa bertumbuh melalui pembiayaan, pemasaran, dan pendampingan, hingga akhirnya memberikan dampak bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” ujar Helvi.
Menurutnya, persaingan UMKM kini semakin kompleks, baik di pasar domestik, regional maupun global. Karena itu, strategi pengembangan UMKM tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan konvensional.
Kampus, Pemerintah Daerah, dan Teknologi Harus Bersatu
Helvi menilai pemanfaatan teknologi dan inovasi menjadi bagian penting dalam membawa UMKM naik kelas.
“Kalau kita ingin UMKM naik kelas, tentu membutuhkan sentuhan teknologi. Kampus adalah dapurnya teknologi dan inovasi, sementara pemerintah daerah memahami potensi serta kekayaan daerahnya. Tiga kekuatan inilah yang harus kita satukan,” kata Helvi.
Jawa Tengah, lanjutnya, memiliki potensi besar untuk melahirkan wirausaha baru. Dari sekitar 678 ribu mahasiswa aktif di 241 perguruan tinggi, terdapat sekitar 105 ribu lulusan baru setiap tahun.
Potensi tersebut diharapkan tidak hanya diarahkan untuk menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“Jangan sampai surplus talenta hebat ini hanya menjadi pencari kerja. Kita harus mendorong mereka mengambil peran sebagai wirausaha produktif sehingga dapat menciptakan rantai ekonomi baru,” ujarnya.
Target Rasio Kewirausahaan 3,6 Persen pada 2029
Penguatan ekosistem kewirausahaan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Kebijakan tersebut menjadi payung kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator, dan pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat pencapaian rasio kewirausahaan sebesar 3,6 persen pada 2029 dan 8 persen pada 2045.
Helvi juga menekankan pentingnya keberadaan inkubator agar calon wirausaha tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi mendapatkan pendampingan hingga mampu membangun usaha berkelanjutan.
Saat ini terdapat 757 lembaga inkubator yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Ekosistem Tidak Bisa Dibangun Pemerintah Sendirian
Menurut Helvi, setiap unsur memiliki peran berbeda dalam membangun ekosistem kewirausahaan.
Perguruan tinggi diharapkan menghubungkan riset dengan kebutuhan pasar. Lembaga pembiayaan menyediakan skema pembiayaan sesuai kebutuhan usaha, sementara dunia usaha membuka peluang rantai pasok dan kemitraan.
Di sisi lain, inkubator memastikan wirausaha mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan.
“Ekosistem ini tidak bisa dibangun pemerintah sendirian. Perguruan tinggi harus menghubungkan riset dengan kebutuhan pasar, lembaga pembiayaan menyediakan skema sesuai kebutuhan usaha, dunia usaha membuka rantai pasok dan kemitraan, sementara inkubator memastikan wirausaha terus didampingi,” tegas Helvi.
KUR Tembus Rp243 Triliun
Dari sisi pembiayaan, Helvi menyampaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara nasional hingga Oktober 2026 telah mencapai Rp243 triliun kepada sekitar 3,77 juta UMKM.
Dari total tersebut, penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 66 persen atau sekitar Rp159 triliun.
Khusus Jawa Tengah, KUR telah tersalurkan sebesar Rp42,8 triliun kepada sekitar 760 ribu debitur. Penyaluran ke sektor produksi mencapai Rp25,5 triliun.
Helvi menilai keberpihakan pembiayaan kepada sektor produksi penting karena sektor tersebut memiliki kemampuan besar dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
“Kenapa kita dorong sektor produksi? Karena di sektor inilah penciptaan lapangan kerja paling besar. Ketika UMKM tumbuh di sektor produksi, dampaknya bukan hanya kepada UMKM-nya, tetapi juga kepada masyarakat dan perekonomian daerah,” ungkapnya.
Ahmad Luthfi: UMKM Urat Nadi Ekonomi Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan UMKM merupakan urat nadi perekonomian Jawa Tengah.
Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis untuk menghubungkan kreativitas dan inovasi mahasiswa dengan kebutuhan nyata para pelaku UMKM.
“Berbagai ide kreatif yang lahir dari kampus harus bisa masuk dan memberikan manfaat bagi UMKM, termasuk dalam menjawab persoalan akses modal dan pemasaran,” ujar Ahmad Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah, lanjutnya, berkomitmen membuka akses pembiayaan dengan bunga terjangkau bagi UMKM sekaligus menyediakan ruang promosi agar produk lokal semakin dikenal dan memperoleh pasar lebih luas.
Undip Jadi Hub Inkubasi Kewirausahaan
Rektor Universitas Diponegoro Suharnomo menyampaikan bahwa Undip ditunjuk sebagai hub koordinator pembinaan dan inkubasi kewirausahaan di Jawa Tengah.
Menurutnya, pengembangan UMKM membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Karena itu, berbagai inkubator di perguruan tinggi perlu dioptimalkan dan dihubungkan dalam jejaring yang mampu menjawab kebutuhan wirausaha.
Suharnomo mengapresiasi kegiatan tersebut karena pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pembinaan, tetapi juga dipertemukan dengan investor, Himbara, BPOM, Barantin, dan berbagai pihak yang dapat membantu menjawab kebutuhan usaha.
“Kami berterima kasih kepada Kementerian UMKM karena dalam kegiatan ini para UMKM tidak hanya mendapatkan pembinaan, tetapi juga dipertemukan dengan investor, Himbara, BPOM, Barantin, dan berbagai pihak yang dapat membantu menjawab kebutuhan mereka,” ujar Suharnomo.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki kekuatan pada teknologi, riset, dan inovasi. Namun, diperlukan jembatan agar inovasi tersebut dapat bertemu dengan kebutuhan nyata dunia usaha.
Kolaborasi Jadi Kunci UMKM Naik Kelas
Helvi berharap Bursa Wirausaha Unggulan menjadi momentum mempertemukan berbagai kekuatan dalam ekosistem kewirausahaan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, kampus, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator, dan pemerintah daerah, semakin banyak wirausaha baru diharapkan mampu tumbuh, berkembang, serta bersaing di pasar domestik maupun global.
“Kalau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga pembiayaan bergerak bersama, kita yakin UMKM akan semakin tangguh, naik kelas, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian daerah,” kata Helvi.
RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.![]()
Hukum | 5 hari yang lalu
Ékobis | 4 hari yang lalu
Pulitik Jero | 4 hari yang lalu
Nagara | 2 hari yang lalu
Warta Banten | 6 hari yang lalu
Patandang | 1 hari yang lalu
Patandang | 6 hari yang lalu
Pulitik Jero | 2 hari yang lalu
Pulitik Jero | 4 hari yang lalu