DPR Soroti Pembongkaran Pagar Laut Tangerang: Setengah Hati!

RMBANTEN.COM - Raja Media, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti lambatnya proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang. 
 

Ia menyebut masih banyak nelayan yang mengeluhkan keberadaan pagar laut yang belum sepenuhnya dibongkar, meski sudah dijanjikan akan dibersihkan.
 

"Saya mendapat laporan dari para nelayan bahwa pagar laut itu belum dibongkar seluruhnya. Kalau masalah ini terus berlarut, saya akan usulkan Komisi IV DPR menggunakan hak pengawasan secara penuh," kata Daniel dalam keterangannya, Jumat (18/4/2025).
 

Daniel menegaskan, Komisi IV tidak akan tinggal diam saat hak hidup rakyat pesisir terabaikan. Menurutnya, pagar laut tidak hanya menghalangi akses melaut, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional.
 

Laut Bukan Milik Segelintir Orang
 

Daniel meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), serta pemerintah daerah segera bertindak. Ia mengingatkan bahwa laut adalah milik rakyat, bukan ruang privat untuk kepentingan bisnis elite.
 

"Laut itu warisan bangsa. Jangan sampai setiap nelayan yang kehilangan akses menjadi korban ketamakan segelintir orang," ujarnya.
 

Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi
 

Daniel juga menyoroti lambannya penanganan hukum terhadap dugaan korupsi proyek pagar laut. Ia mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas indikasi tindak pidana korupsi dalam penerbitan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang mengacu pada Perda dan RTRW.
 

Diketahui, hari ini Kejagung kembali mengembalikan berkas perkara ke penyidik Bareskrim Polri untuk kedua kalinya karena belum lengkap. Padahal jaksa telah memberikan petunjuk mengenai adanya unsur suap, pemalsuan, hingga penyalahgunaan kewenangan.
 

"Kalau kejaksaan sudah kasih sinyal korupsi, kenapa polisi belum juga melengkapi? Ini menyangkut nasib dan perut masyarakat kecil," tegas Daniel.
 

DPR Siap Turun Langsung
 

Daniel menegaskan bahwa DPR RI tidak akan menutup mata terhadap persoalan pagar laut ini. Ia 
mengisyaratkan Komisi IV siap turun langsung dan menggunakan hak pengawasannya bila tak ada kemajuan dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum.
 

"Rakyat pesisir jangan dikorbankan karena kelambanan birokrasi dan tarik-ulur kepentingan. Kami akan terus kawal sampai tuntas," pungkasnya.