Pembahasan RAPBN 2027 Dietujui DPR, MBG Rp242 Triliun Jadi Sorotan

RMBANTEN.COM — Jakarta — DPR RI resmi menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
 

Persetujuan itu menjadi tahap lanjutan setelah pemerintah menyampaikan keterangan terkait RUU APBN 2027 beserta nota keuangan pada 14 Agustus 2026.
 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat paripurna juga menjadi ruang bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah pada 2027.
 

MBG Rp242 Triliun Jadi Sorotan PDIP
 

Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan terhadap RAPBN 2027, salah satunya terkait alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp242 triliun.
 

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Budi Sulistyono Kanang menekankan pentingnya pelaksanaan MBG secara tepat sasaran, terutama bagi anak-anak sekolah yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir.
 

Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti dengan kualitas belanja negara yang terukur sehingga setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
 

“Belanja negara yang efisien dan berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” ujar Budi Sulistyono.
 

Golkar Apresiasi Target Ekonomi 6 Persen
 

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang dipatok sebesar 6 persen.
 

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Nurul Arifin menilai target tersebut perlu dibarengi strategi konkret pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
 

Golkar mendorong penguatan kapasitas produksi nasional agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
 

Gerindra Dorong Tax Ratio Naik
 

Catatan lain datang dari Fraksi Partai Gerindra yang menyoroti upaya meningkatkan rasio pajak atau tax ratio.
 

Anggota DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah meningkatkan tax ratio dari 9,31 persen pada 2025 menjadi 10,4 persen pada 2027.
 

Menurutnya, target tersebut perlu didukung sistem perpajakan yang semakin adaptif terhadap perkembangan dan skala ekonomi nasional.
 

Ini Asumsi Makro RAPBN 2027
 

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro.
 

Di antaranya pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, inflasi sebesar 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen.
 

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) dipatok sebesar US$75 per barel.
 

Kemiskinan dan Pengangguran Ditarget Turun
 

Pemerintah juga memasang target pembangunan sosial dalam RAPBN 2027.
 

Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6,0-6,5 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada di rentang 4,30-4,87 persen.
 

Rasio gini juga ditargetkan membaik menjadi 0,362-0,367. Sementara indeks modal manusia diharapkan meningkat hingga mencapai 0,575.
 

Dengan disetujuinya pembahasan lanjutan RAPBN 2027, proses pembahasan antara pemerintah dan DPR memasuki tahapan berikutnya. Sejumlah target besar pemerintah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan penerimaan negara, hingga program MBG, akan menjadi bagian penting dari pembahasan anggaran tahun depan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.