BPR/BPRS Harus Permudah Layanan bagi Masyarakat Kecil

RMBANTEN.COM - Tangerang Selatan – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) harus lebih mempermudah layanan bagi masyarakat kecil.  BPR/BPRS memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang lebih inklusif.

 

Pernyataan ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana,  usai menghadiri Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Tentrem Jakarta, Kawasan Alam Sutera, Kota Tangerang Selatan, Kamis (30/1).

 

BPR/BPRS Didorong Berkontribusi Nyata

 

Nana menekankan bahwa BPR/BPRS harus memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pinjaman modal yang mudah diakses serta suku bunga yang lebih rendah.

 

"Termasuk juga memberikan peran bagaimana masyarakat kecil diajarkan entrepreneur, edukasi, serta pendampingan, termasuk pemasaran produk UMKM-nya. Sehingga peran BPR/BPRS tidak sebatas pada pinjaman modalnya saja," ujar Nana.

 

Ia juga menyoroti kondisi operasional dan keuangan BPR/BPRS di Banten yang dinilai cukup baik, khususnya di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Tangerang.

"Ini penting sebagai salah satu contoh praktik baik dari model pengembangan kelembagaan BPR dan BPRS," jelasnya.

 

Hadapi Tantangan Zaman dan Cegah Pinjol Ilegal

 

Menurut Nana, BPR/BPRS harus siap menghadapi tantangan zaman dengan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mengadopsi teknologi informasi agar setara dengan bank umum lainnya.

 

Selain itu, ia berharap peran BPR/BPRS semakin luas hingga ke pelosok daerah untuk mengantisipasi maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang kerap merugikan masyarakat kecil.

"Dengan begitu, BPR bisa menjangkau daerah pelosok untuk mengantisipasi praktik-praktik pinjol," tutupnya.

 

Dengan dorongan ini, diharapkan BPR/BPRS semakin berperan aktif dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan memperkuat sistem keuangan inklusif di Banten.

 

Sumber: bantenprov.go.id