Andra Soni Warning OPD: Jangan Lambat Layani Rakyat!

RMBANTEN.COM — Serang  — Gubernur Andra Soni memberi peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten agar tidak lamban menghadapi persoalan masyarakat.
 

Andra menegaskan birokrasi harus bergerak cepat, responsif, dan hadir memberikan solusi nyata atas berbagai keluhan warga, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.
 

“Kita harus responsif atas permasalahan yang berkembang di masyarakat dan program yang berdampak langsung ke masyarakat itu harus segera dikerjakan,” tegas Andra saat memimpin Rapat Pimpinan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).
 

Pelayanan Publik Jadi Sorotan
 

Dalam arahannya, Andra Soni memberi perhatian khusus terhadap sektor pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
 

Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Banten memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, akses pendidikan semakin baik, serta persoalan infrastruktur di berbagai daerah segera ditangani.
 

“Urusan pelayanan kesehatan masyarakat tolong diperhatikan, termasuk layanan pendidikan hingga infrastruktur lainnya,” kata Andra mengutip laman bantenprov.go.id.
 

Menurut Andra, pemerintah daerah tidak boleh hanya sibuk dengan urusan administratif, tetapi harus benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat yang mampu memberikan solusi cepat.
 

Sukseskan Program Prabowo
 

Selain pelayanan publik, Andra juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
 

Dua program yang menjadi perhatian utama yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
 

Menurutnya, program tersebut bukan hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.
 

“MBG dan Koperasi Merah Putih ini harus kita sukseskan. MBG salah satu program yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya.
 

Sekda: OPD Punya Tanggung Jawab Moral
 

Senada dengan gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan seluruh kepala OPD memiliki tanggung jawab moral untuk cepat merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
 

“Pesan Pak Gubernur tadi jelas, kami semua punya tanggung jawab moral untuk respons terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat,” kata Deden.
 

Ia menyebut sejumlah persoalan yang harus menjadi perhatian bersama antara lain infrastruktur, lapangan pekerjaan, pendidikan, hingga kerawanan pangan yang kini makin terasa akibat cuaca tidak menentu.
 

Koordinasi Antarwilayah Harus Solid
 

Deden juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintah daerah agar penanganan persoalan masyarakat bisa berjalan efektif.
 

Menurutnya, kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus saling terhubung agar masalah di lapangan tidak saling lempar tanggung jawab.
 

“Kalau seluruh kewenangan itu digabung dan disinergikan, maka kesulitan masyarakat bisa lebih cepat diatasi,” ujarnya.
 

Aset dan BUMD Diminta Lebih Produktif
 

Rapat pimpinan itu juga menyoroti optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 

Pemprov Banten kini mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) aset yang baru dibentuk agar mampu memaksimalkan pengelolaan aset untuk mendukung pembangunan daerah.
 

Selain itu, empat BUMD milik Pemprov Banten juga diminta lebih akuntabel dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
 

“Kita punya Bank Banten, ABM, BGD, dan Jamkrida. Semua harus memberikan kontribusi kepada Pemprov Banten,” tandas Deden.