Besok Dibawa ke Paripurna! 120 Anggota DPR Teken HMP Ijazah Gibran

RMBANTEN.COM — Jakarta — Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
 

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, usulan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diumumkan dan diproses sesuai mekanisme kelembagaan.
 

Saan menjelaskan, jumlah dukungan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para anggota DPR dari delapan fraksi.

“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
 

Menurutnya, jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
 

Delapan Fraksi Berikan Dukungan
 

Saan merinci, 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP berasal dari delapan fraksi dengan komposisi sebagai berikut:
 

1. Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.

2. Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.

3. Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.

4. Fraksi Partai NasDem: 19 anggota.

5. Fraksi PKB: 18 anggota.

6. Fraksi PKS: 28 anggota.

7. Fraksi PAN: 1 anggota.

8. Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
 

Menurut Saan, sebaran dukungan dari delapan fraksi tersebut telah memenuhi ketentuan pengajuan hak menyatakan pendapat.
 

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
 

Masuk Agenda Rapat Paripurna
 

Setelah menerima dokumen usulan, pimpinan DPR RI akan melanjutkan proses melalui mekanisme internal kelembagaan.
 

Saan menjelaskan, usulan tersebut terlebih dahulu dibawa ke rapat pimpinan DPR RI, kemudian dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) sebelum ditindaklanjuti dalam forum paripurna.
 

“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelasnya.
 

Berdasarkan agenda resmi DPR RI, Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) akan memuat agenda pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.
 

Selain itu, terdapat agenda pengesahan RUU Pembentukan UU menjadi RUU Inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
 

Dengan masuknya usulan tersebut dalam agenda paripurna, proses penggunaan HMP memasuki tahapan kelembagaan berikutnya.
 

Merujuk Pasal 79 UU MD3
 

Substansi usulan HMP berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
 

Saan menjelaskan, materi yang diajukan para anggota DPR merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
 

Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat apabila terdapat dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 

“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Saan.
 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki tiga hak konstitusional, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
 

Sementara itu, mekanisme penggunaan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR RI.
 

Usulan Belum Menjadi Keputusan DPR
 

Masuknya usulan HMP dalam agenda paripurna tidak serta-merta berarti DPR telah mengambil keputusan mengenai substansi polemik ijazah Wakil Presiden.
 

Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dan kelembagaan untuk menindaklanjuti usulan para anggota DPR.
 

Materi mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden merupakan argumentasi yang disampaikan para pengusul dan masih harus melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan.
 

Karena itu, perkembangan selanjutnya akan bergantung pada mekanisme pembahasan dan keputusan lembaga DPR.
 

Proses tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan hak konstitusional parlemen sekaligus dinamika hubungan antarlembaga negara.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.