Presiden Prabowo Butuh Intelijen yang Tajam, Zaki: Jangan Tunggu Krisis!

RMBANTEN.COM — Jakarta — Serangkaian gejolak sosial, demonstrasi, dan persoalan keamanan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi perhatian wartawan senior sekaligus aktivis 1998 dari UIN Jakarta, Dede Zaki Mubarok.
 

Zaki akrab disapa, mempertanyakan efektivitas fungsi deteksi dini dan peringatan dini Badan Intelijen Negara (BIN) dalam membaca perkembangan situasi sosial, politik, dan keamanan nasional. 
 

Menurut Zaki, peristiwa demonstrasi yang berujung kericuhan di Yogyakarta, insiden kekerasan di Aceh, hingga penembakan warga di Papua harus menjadi bahan evaluasi serius bagi sistem intelijen nasional.

"Pertanyaannya sederhana, BIN masih adakah? Di manakah BIN ketika berbagai gejolak sosial dan persoalan keamanan muncul di sejumlah daerah? Ini bukan mempertanyakan keberadaan institusinya, melainkan sejauh mana fungsi intelijen negara berjalan efektif," ujar Zaki.
 

Menurutnya, intelijen negara tidak boleh hanya bekerja setelah persoalan berkembang menjadi krisis. Kemampuan membaca potensi konflik dan memberikan peringatan dini kepada pemerintah merupakan bagian penting dari tanggung jawab intelijen.
 

Yogyakarta, Aceh, dan Papua Menjadi Perhatian
 

Zaki menilai, peristiwa di Yogyakarta, Aceh, dan Papua memperlihatkan kompleksitas persoalan nasional yang membutuhkan pendekatan lebih komprehensif.
 

Demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026 yang berkembang menjadi kericuhan pada malam hari, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi mengenai kemampuan aparat dan institusi terkait dalam membaca perkembangan aksi massa.
 

Sementara itu, insiden kekerasan di Kabupaten Pidie, Aceh, serta penembakan warga di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, memperlihatkan bahwa persoalan keamanan juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan warga sipil.
 

"Setiap daerah memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Karena itu, intelijen harus mampu membaca akar persoalan, bukan hanya mencatat peristiwa setelah terjadi. Ada dimensi sosial, politik, sejarah, dan kemanusiaan yang harus dipahami," katanya.
 

Ia menegaskan, demonstrasi tidak boleh secara otomatis dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah.
 

"Intelijen harus mampu membedakan aspirasi demokratis, konflik sosial, tindakan kriminal, dan ancaman nyata terhadap keamanan nasional. Jangan sampai kritik masyarakat justru diperlakukan sebagai ancaman," tegasnya.
 

UU Intelijen Negara Sudah Memberikan Mandat Jelas
 

Zaki mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab intelijen negara telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
 

Pasal 4 mengatur peran Intelijen Negara dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini untuk mencegah, menangkal, serta menanggulangi berbagai ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.
 

Sementara Pasal 5 mengatur tujuan intelijen melalui kegiatan mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi intelijen sebagai bahan peringatan dini.
 

Adapun Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
 

"Landasan hukumnya sudah jelas. Intelijen bukan sekadar mengumpulkan informasi. Informasi harus diolah menjadi analisis strategis dan menghasilkan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah mengambil keputusan secara tepat," jelasnya.
 

Presiden Membutuhkan Informasi yang Objektif
 

Lebih lanjut, Zaki menilai BIN memiliki posisi strategis karena berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 

Karena itu, Presiden membutuhkan informasi yang akurat, objektif, dan tepat waktu mengenai berbagai perkembangan sosial, politik, dan keamanan di dalam negeri.
 

Menurutnya, laporan intelijen harus menggambarkan kondisi sesungguhnya, termasuk potensi ketidakpuasan masyarakat dan persoalan yang belum terselesaikan di daerah.
 

"Presiden membutuhkan laporan yang jujur, bukan sekadar laporan yang menyenangkan untuk dibaca. Keputusan strategis negara sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterima," ungkapnya.
 

Ia juga menilai koordinasi antara BIN, intelijen TNI, intelijen Polri, pemerintah daerah, dan lembaga terkait perlu terus diperkuat. Tujuannya agar berbagai informasi yang dimiliki institusi negara dapat diolah menjadi gambaran strategis yang utuh.
 

Evaluasi BIN untuk Memperkuat Negara
 

Zaki menegaskan bahwa kritik terhadap BIN bukan dimaksudkan untuk melemahkan institusi intelijen negara. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan dorongan agar BIN semakin profesional dan mampu menjalankan mandat undang-undang.
 

Ia menyebut evaluasi perlu diarahkan pada kualitas deteksi dini, ketepatan analisis, efektivitas koordinasi antarlembaga, serta tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi intelijen.
 

"Kerahasiaan merupakan bagian penting dari pekerjaan intelijen. Namun, kerahasiaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari evaluasi kelembagaan. Publik berhak berharap negara memiliki sistem intelijen yang profesional dan mampu mengantisipasi berbagai risiko," katanya.
 

Menurut Zaki, keberhasilan intelijen tidak harus diukur dari seberapa sering institusinya muncul di ruang publik, melainkan dari kualitas analisis dan kontribusinya dalam membantu negara mencegah krisis.
 

"BIN tidak harus terlihat oleh rakyat. Tetapi rakyat berhak merasakan bahwa negara memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Intelijen yang sesungguhnya bukan hanya mengetahui apa yang telah terjadi, melainkan mampu membaca apa yang mungkin terjadi," pungkasnya.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.