PKB: Niat Mundur Gibran Tak Hentikan Usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR

RMBANTEN.COM — Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya tidak serta-merta menghentikan proses politik yang tengah bergulir di DPR RI.
 

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penyampaian niat mundur belum memiliki konsekuensi formal selama belum diwujudkan melalui mekanisme administrasi dan ketatanegaraan yang sah.
 

Karena itu, PKB menilai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran tetap dapat berjalan.
 

"Ya, kalau baru niat, kita enggak bisa komentari, ya. Dan itu juga tidak bernilai, karena itu niat," kata Jazilul dalam program Primetime News Metro TV, Selasa (10/11/2026).
 

PKB: Proses Politik DPR Tetap Berjalan
 

Jazilul menjelaskan, pengunduran diri pejabat negara harus dinyatakan secara resmi melalui prosedur yang berlaku. Selama belum ada pengunduran diri secara formal, proses politik di parlemen tidak memiliki alasan untuk dihentikan hanya karena adanya penyampaian niat mundur.
 

Menurutnya, usulan HMP yang berkaitan dengan polemik surat keterangan dan dokumen pendidikan Gibran akan tetap bergulir.
 

"Maka kalau masih niat, proses yang teman-teman DPR jalankan, usul hak menyatakan pendapat terhadap suket atau terhadap ijazah akan terus bergulir," ujar Jazilul.
 

Lebih dari 100 Anggota DPR Disebut Dukung HMP
 

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan bahwa usulan penggunaan HMP telah memperoleh dukungan dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi.
 

Ia menyebut jumlah anggota dewan yang telah menandatangani dukungan terhadap usulan tersebut kemungkinan sudah melampaui 100 orang.
 

"Mungkin lebih dari 100 itu. Artinya apa? Kita melihat jadwal pimpinan DPR, kita melihat jadwal kesiapan teman-teman di fraksi," ucapnya.
 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai penggunaan hak konstitusional DPR masih menjadi bagian dari dinamika politik di Senayan.
 

Namun, usulan HMP tetap harus melalui tahapan dan persyaratan sesuai tata tertib DPR serta ketentuan konstitusi.
 

Mensesneg Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur
 

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
 

Menurut Prasetyo, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah penyampaian niat pengunduran diri Gibran di tengah dinamika pascaputusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
 

"Kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden. Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden," ujar Prasetyo.
 

Dinamika Politik Masih Berlanjut
 

Pernyataan PKB tersebut menambah perkembangan politik setelah terungkapnya pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan.
 

Di satu sisi, Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden. Di sisi lain, sejumlah anggota DPR masih mendorong penggunaan HMP untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.
 

Dengan demikian, penyampaian niat mundur dan proses politik di parlemen merupakan dua perkembangan yang masih harus mengikuti mekanisme masing-masing.
 

Publik kini menunggu langkah resmi berikutnya, baik dari Istana Kepresidenan maupun DPR RI.
 

RMBANTEN.COM – Kabar Gancang, Bener, Percaya Kajen.