Kasus Penyalahgunaan Penyadapan! AS Dipecat Dari Polri, Ajukan Banding

RMBANTEN.COM — Jakarta — Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AS terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat teknologi untuk melakukan penyadapan. Meski dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam sidang kode etik, AS menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut.
 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, keputusan PTDH dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (10/11/2026).
 

"Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan," ujar Johnny.
 

Diduga Menyalahgunakan Perangkat Teknologi Polri
 

Johnny menjelaskan, sidang KKEP tersebut merupakan tindak lanjut atas dugaan penyalahgunaan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan.
 

Penggunaan perangkat tersebut diduga dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 

Menurut Johnny, Polri tidak memberikan perlakuan istimewa kepada personel yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk mereka yang memiliki pangkat maupun jabatan tertentu.
 

"Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan kode etik profesi," katanya.
 

Sidang Berlangsung Lebih dari 11 Jam
 

Sidang KKEP terhadap AS berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Persidangan dipimpin Ketua Komisi Komjen Pol. Rudi Darmoko, didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu dan tiga anggota komisi lainnya.
 

Dalam putusannya, komisi menyatakan AS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
 

Namun, AS tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia menggunakan haknya untuk mengajukan banding yang selanjutnya akan diproses melalui Komisi Banding sesuai mekanisme yang berlaku.
 

Kompolnas Pastikan Proses Berjalan Sesuai Prosedur
 

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam turut hadir untuk mengawasi jalannya persidangan.
 

Anam menilai proses pemeriksaan telah memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan, termasuk mendalami kesaksian dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara.
 

"Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan. Dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga," katanya.
 

Kehadiran Kompolnas menjadi bagian dari pengawasan eksternal terhadap proses penegakan kode etik di lingkungan Polri.
 

Penyelidikan Dugaan Penyadapan Ilegal Masih Berjalan
 

Di luar proses etik, Polri juga masih menangani penyelidikan dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan data elektronik.
 

Johnny menyampaikan, penanganan perkara tersebut dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
 

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Polri juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan terhadap para saksi.
 

Dengan demikian, proses penegakan kode etik terhadap AS dan penyelidikan dugaan tindak pidana berjalan melalui jalur penanganan yang berbeda.
 

Polri Dalami Informasi Dugaan Makar
 

Johnny juga mengungkapkan perkembangan penanganan informasi mengenai dugaan makar yang saat ini masih dalam tahap pendalaman.
 

Kapolri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri untuk menangani informasi tersebut.
 

"Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu," katanya.
 

Polri memastikan seluruh proses penegakan kode etik maupun penyelidikan perkara tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
 

Sidang KKEP Personel Lain Dijadwalkan Pekan Depan
 

Johnny menegaskan, pembenahan internal Polri tidak berhenti pada putusan terhadap AS. Penegakan kode etik terhadap personel lain yang diduga melakukan pelanggaran juga dipastikan terus berlanjut.
 

Polri telah menjadwalkan sidang KKEP berikutnya pada pekan depan. Pelaksanaannya akan diinformasikan secara transparan kepada masyarakat.
 

Ia mengajak masyarakat turut mengawal proses pembenahan internal tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan profesionalisme institusi Polri.
 

"Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, SOP, serta kode etik profesi yang berlaku," tegas Johnny.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.