Komisi X DPR RI: URI Bukan Produk Legislasi, Tak Terkait RUU Sisdiknas

RMBANTEN.COM – Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meluruskan polemik terkait rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Ia menegaskan, pendirian URI bukan merupakan bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.
 

Menurut Hetifah, publik tidak boleh mencampuradukkan dua proses kebijakan tersebut karena memiliki dasar hukum dan mekanisme yang berbeda.
 

"Mengenai keselarasan dengan RUU Sisdiknas yang sedang dibahas, perlu ditegaskan bahwa keduanya merupakan proses yang berbeda dan tidak saling terkait secara langsung," ujar Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
 

BACA JUGA

Transisi Bank Indonesia Dimulai, Gerindra Minta Independensi BI Tak Boleh Terganggu

DPR Peringatkan Operator Wajib Patuhi Putusan MK Soal Kuota Internet

Sari Yuliati Ingatkan Tragedi Bali: Main Hakim Sendiri Adalah Pelanggaran Hukum!

RUU Sisdiknas dan URI Berjalan di Jalur Berbeda
 

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, RUU Sisdiknas merupakan inisiatif DPR yang mengatur arah besar pembangunan pendidikan nasional.
 

Materi yang dibahas meliputi kebijakan wajib belajar, anggaran pendidikan, kurikulum, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
 

Sementara itu, URI merupakan kebijakan pemerintah (eksekutif) yang tidak melalui mekanisme legislasi di DPR.
 

"RUU Sisdiknas adalah inisiatif DPR yang mengatur hal-hal makro seperti wajib belajar, anggaran, kurikulum, dan kesejahteraan guru, sedangkan URI lahir dari kebijakan eksekutif tanpa melalui mekanisme legislasi di DPR," tegasnya.
 

Desain Besar Pendidikan Nasional
 

Hetifah mengungkapkan, hingga kini Komisi X belum memperoleh kepastian apakah pendirian URI telah menjadi bagian dari grand design pembangunan pendidikan nasional yang sedang disusun melalui RUU Sisdiknas.

Karena belum pernah dibahas secara bersama, DPR belum bisa menyimpulkan adanya keterkaitan antara keduanya.
 

"Hingga saat ini kami tidak dapat memastikan apakah pendirian URI telah terintegrasi ke dalam desain besar pembangunan pendidikan nasional yang sedang dirumuskan dalam RUU Sisdiknas," katanya.

Minta DPR dan Pemerintah Perkuat Sinkronisasi
 

Hetifah menilai, koordinasi antara pemerintah dan DPR menjadi kunci agar kebijakan strategis di sektor pendidikan tidak berjalan sendiri-sendiri.
 

Menurutnya, sinkronisasi regulasi dan kebijakan akan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan pembangunan pendidikan tinggi berjalan lebih terarah.
 

"Koordinasi yang baik antara DPR dan pemerintah diperlukan agar setiap kebijakan strategis di bidang pendidikan saling mendukung dan tidak berjalan secara parsial," tandasnya.
 

Dengan penegasan tersebut, Komisi X DPR berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai posisi Universitas Republik Indonesia dan pembahasan RUU Sisdiknas yang saat ini masih terus bergulir di parlemen.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.