Surat Pemakzulan Gibran Diterima DPR! Puan: Belum Lihat, Masih di Tata Usaha

RMBANTEN.COM - Jakarta, Polkam – Gelombang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka makin serius. Surat resmi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI sudah masuk ke DPR RI dan MPR RI. 
 

Namun, Ketua DPR Puan Maharani mengaku belum membaca langsung surat tersebut.
 

“Belum lihat. Ini baru masuk masa sidang. Semua surat yang diterima masih di tata usaha,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (24/6/2025).
 

Surat Resmi Belum ke Pimpinan, Akan Dibahas Pekan Ini
 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa surat tersebut memang sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR, namun belum diserahkan ke pimpinan DPR secara resmi. Dasco menjanjikan akan membahasnya di forum rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
 

“Suratnya akan dibahas sesuai mekanisme, mungkin besok atau pekan depan,” ujar Dasco.
 

Ia juga mengingatkan bahwa DPR akan berhati-hati dan cermat dalam menyikapi surat yang mengusulkan pemakzulan putra Presiden Jokowi itu, mengingat banyaknya surat serupa yang mengatasnamakan kelompok purnawirawan.
 

“Kita mesti sikapi hati-hati dan akan kita kaji dengan cermat sebelum ada keputusan,” tandasnya.
 

Forum Purnawirawan TNI Ungkap 4 Alasan Hukum Gibran Harus Dimakzulkan
 

Dalam surat yang diperoleh Media Indonesia, Forum Purnawirawan TNI menyebutkan empat argumentasi hukum yang menjadi dasar desakan pemakzulan terhadap Gibran:

 

1. Pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan
 

2. Pelanggaran kepatutan dan kepantasan dalam berdemokrasi
 

3. Masalah moral dan etika Gibran sebagai pejabat publik
 

4. Dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi dan keluarganya

Surat ini menjadi ledakan baru di tengah dinamika politik pasca Pilpres 2024, di mana legitimasi wakil presiden muda itu masih terus dipersoalkan dari banyak arah.
 

Gibran Belum Bersuara, Istana Masih Bungkam
 

Hingga berita ini diturunkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan tanggapan resmi atas surat pemakzulan tersebut. Pihak Istana pun masih menutup rapat pernyataan soal polemik yang kini membelit sang wapres.