Saat Prabowo Memuji PDIP: Arah Baru Politik Rekonsiliatif

RMBANTEN.COM — PIDATO politik tidak pernah lahir di ruang kosong. Setiap kalimat yang diucapkan seorang presiden dalam forum resmi kenegaraan selalu memiliki dimensi simbolik, strategis, sekaligus ideologis. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan pujian kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Sidang Paripurna DPR RI, publik tidak melihatnya semata sebagai ungkapan etika politik biasa.

Pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari konstruksi politik rekonsiliatif yang sedang dibangun pemerintahan baru pasca kontestasi nasional 2024. Dalam perspektif komunikasi politik, simbol-simbol seperti ini penting untuk mengirim pesan stabilitas kepada elite, pasar, maupun masyarakat luas.

Apalagi Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan multidimensi: perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, tekanan fiskal, ancaman krisis pangan, hingga meningkatnya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berlangsung cukup panjang dalam satu dekade terakhir.

Di tengah situasi tersebut, stabilitas politik menjadi prasyarat utama pembangunan nasional.

Seperti pernah dikatakan oleh Samuel P. Huntington, “The most important political distinction among countries concerns not their form of government but their degree of government.” Stabilitas dan kapasitas politik suatu negara, menurut Huntington, jauh lebih menentukan dibanding sekadar bentuk formal demokrasinya.

Dalam konteks Indonesia hari ini, pesan itu terasa relevan.

Politik Konsensus dalam Demokrasi Presidensial

Dalam teori demokrasi presidensial multipartai, seperti yang dikembangkan ilmuwan politik Scott Mainwaring, stabilitas pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan presiden membangun konsensus lintas kekuatan politik.

Indonesia sebagai negara dengan sistem multipartai ekstrem tidak memungkinkan pemerintahan berjalan efektif hanya dengan mengandalkan dukungan koalisi formal. Dibutuhkan komunikasi politik yang cair, akomodatif, dan mampu menjembatani kepentingan berbagai kelompok.

Dalam konteks itu, pujian Prabowo kepada PDIP memiliki makna strategis.

PDIP bukan sekadar partai politik biasa. Partai ini merupakan salah satu institusi politik terbesar di Indonesia dengan basis massa ideologis yang relatif solid, jaringan struktural yang kuat, serta pengalaman panjang dalam mengelola kekuasaan negara.

Meskipun konfigurasi politik nasional berubah pasca Pilpres 2024, PDIP tetap menjadi aktor sentral dalam ekosistem demokrasi Indonesia, terutama di parlemen dan basis akar rumput.

Karena itu, pendekatan konfrontatif terhadap PDIP justru berpotensi memperbesar fragmentasi politik nasional. Sebaliknya, pendekatan dialogis dan rekonsiliatif akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus menciptakan ruang stabilitas yang lebih sehat.

Hal ini sejalan dengan pandangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah mengatakan, “Tidak penting apa agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu.”

Dalam konteks politik, pesan Gus Dur itu dapat dimaknai lebih luas: kepentingan bangsa harus berada di atas sekat-sekat politik jangka pendek.

Politik Polarisasi Menuju Politik Integrasi

Salah satu persoalan terbesar demokrasi Indonesia pasca Reformasi adalah menguatnya politik polarisasi. Kontestasi elektoral sering kali melahirkan pembelahan sosial yang tidak berhenti setelah pemilu selesai.

Fenomena ini terlihat jelas dalam beberapa pemilu terakhir, ketika perbedaan pilihan politik berkembang menjadi segregasi sosial, bahkan identitas kultural.

Dalam situasi seperti itu, sikap Prabowo yang memberikan penghormatan kepada PDIP dapat dipahami sebagai upaya mereduksi ketegangan politik nasional.

Secara teoritik, langkah tersebut sejalan dengan konsep integrative politics, yakni model politik yang menempatkan persatuan nasional di atas rivalitas elektoral jangka pendek.

Prabowo tampaknya memahami bahwa legitimasi pemerintahan modern tidak hanya dibangun melalui kemenangan elektoral, tetapi juga melalui kemampuan mengelola rekonsiliasi nasional.

Karena pada akhirnya, negara tidak bisa terus-menerus berada dalam suasana kompetisi politik permanen.

Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pernah mengingatkan, “If you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partner.”

Demokrasi yang matang memang tidak dibangun di atas politik saling meniadakan, melainkan kemampuan mengubah rivalitas menjadi kerja sama kebangsaan.

Etika Demokrasi dan Kematangan Elite

Dalam demokrasi yang matang, oposisi bukan diposisikan sebagai ancaman negara, melainkan sebagai bagian penting dari mekanisme checks and balances.

Sayangnya, budaya politik Indonesia masih sering menempatkan perbedaan politik dalam kerangka permusuhan. Akibatnya, kritik kerap dipersepsikan sebagai serangan, sementara oposisi dianggap hambatan kekuasaan.

Di titik ini, pidato Prabowo memiliki dimensi etis yang menarik.

Pujian kepada PDIP menunjukkan bahwa rivalitas politik tidak harus menghilangkan penghormatan institusional. Kontestasi boleh keras, tetapi relasi kebangsaan harus tetap dijaga.

Ini penting untuk membangun demokrasi yang lebih substantif, bukan sekadar prosedural.

Seperti dikatakan Nurcholish Madjid, “Demokrasi bukan sekadar mayoritas menang, tetapi penghormatan terhadap perbedaan.”

Kalimat itu terasa semakin relevan di tengah kecenderungan politik modern yang sering terjebak pada logika menang-kalah secara absolut.

Menunggu Konsistensi Politik Rekonsiliatif

Namun demikian, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi simbol dan retorika.

Politik rekonsiliatif harus diwujudkan dalam praktik demokrasi yang nyata: penghormatan terhadap kritik, penguatan lembaga parlemen, perlindungan kebebasan sipil, serta penghentian politik delegitimasi terhadap kelompok berbeda pandangan.

Jika tidak, maka pujian di Sidang Paripurna hanya akan dipandang sebagai gestur simbolik tanpa dampak substantif terhadap kualitas demokrasi.

Karena itu, tantangan terbesar pemerintahan Prabowo Subianto ke depan bukan sekadar menjaga stabilitas kekuasaan, melainkan membangun budaya politik baru yang lebih inklusif, dewasa, dan berorientasi pada konsolidasi demokrasi.

Dan mungkin, di tengah kejenuhan publik terhadap politik konflik yang berkepanjangan, Indonesia memang sedang membutuhkan satu hal yang sederhana tetapi langka: elite yang mampu berbeda tanpa saling meniadakan.

Penulis: Wartawan senior, Praktisi Media, Pengurus Pusat IKALUIN Jakarta