Ditegaskan Yusril: Tak Ada Lagi Jalur Hukum Bagi Gibran Uji Keabsahan Ijazah!

RMBANTEN.COM — Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada lagi jalur hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui pengadilan.
 

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final. Kedua putusan itu, kata dia, tidak membuka ruang bagi Gibran untuk mengajukan upaya hukum lanjutan.
 

Pernyataan Yusril ini muncul setelah sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
 

Putusan MK dan MA Dinilai Sudah Final
 

Yusril menjelaskan, putusan MK tidak menyediakan mekanisme peninjauan kembali (PK). Sementara itu, dalam perkara di MA, Gibran bukan merupakan pihak yang berperkara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK.
 

"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
 

Ia menegaskan, posisi Gibran dalam perkara yang berkaitan dengan sengketa tersebut tidak memungkinkan dirinya mengajukan upaya hukum PK.
 

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," sambungnya.
 

Putusan MA Batalkan SK Dikdasmen 2019
 

Yusril juga menjelaskan bahwa MA telah memutuskan membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019.
 

Putusan tersebut, menurutnya, sekaligus memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keputusan yang menjadi objek sengketa.
 

Perkembangan ini dinilai berpengaruh terhadap gugatan yang saat ini bergulir di PTUN Jakarta. Sebab, objek yang disengketakan dalam gugatan tersebut disebut sama dengan objek yang telah diputus MA.
 

Gugatan di PTUN Berpotensi Kehilangan Objek Sengketa
 

Yusril memperkirakan perkara di PTUN Jakarta berpotensi dihentikan apabila putusan MA telah dilaksanakan dan surat keputusan yang menjadi objek sengketa benar-benar dicabut.
 

Menurutnya, pencabutan keputusan tersebut dapat menyebabkan objek yang dipersoalkan dalam gugatan tidak lagi ada.
 

"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujarnya.
 

Dengan demikian, Yusril menilai kelanjutan perkara di PTUN Jakarta sangat bergantung pada pelaksanaan putusan MA, khususnya terkait pencabutan surat keputusan yang menjadi objek sengketa.
 

Berbeda Pandangan soal Langkah Hukum Gibran
 

Pernyataan Yusril menjadi perkembangan baru dalam polemik dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan menempuh proses di PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.
 

Kini, Yusril memberikan pandangan bahwa putusan MK dan MA telah final serta berpotensi membuat gugatan di PTUN kehilangan objek sengketa apabila putusan MA telah dieksekusi.
 

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pelaksanaan putusan MA dan proses hukum yang berjalan di PTUN Jakarta.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.