Adde Rosi Bongkar Bias Gender di Parlemen Dunia: Perempuan Jangan Jadi Pelengkap!

RMBANTEN.COM — Jakarta — Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa melontarkan kritik tajam soal masih minimnya ruang kepemimpinan perempuan di parlemen.
 

Menurut Politisi Partai Golkar itu, parlemen yang sensitif gender bukan sekadar soal menambah jumlah anggota perempuan, melainkan memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan politik.
 

Pernyataan itu disampaikan Adde Rosi saat berbicara dalam Sesi 5 IPU Global Conference of Women Parliamentarians pada Rabu (3/6/2026).
 

“Diskusi keterwakilan perempuan bukan hanya soal jumlah anggota, tetapi juga soal kepemimpinan dalam struktur parlemen,” tegas Adde dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).
 

Perempuan Masih Terhalang Tembok Politik
 

Adde menyoroti masih kuatnya hambatan budaya dan politik yang membatasi ruang perempuan di parlemen.
 

Menurutnya, diskriminasi tidak selalu muncul secara terang-terangan, tetapi sering hadir lewat asumsi gender dan budaya politik yang tidak ramah perempuan.
 

Mulai dari stereotip soal kepemimpinan, beban tanggung jawab keluarga yang tidak setara, hingga jaringan politik informal yang sulit diakses perempuan.
 

“Inilah sebabnya kolaborasi lintas partai antaranggota parlemen perempuan sangat penting,” katanya.
 

Solidaritas Perempuan Harus Diperkuat
 

Adde menilai kerja sama antarpolitisi perempuan tak boleh berhenti pada advokasi semata.
 

Lebih dari itu, perlu ada pendampingan, dukungan kelembagaan, dan pembukaan ruang kepemimpinan baru bagi perempuan di parlemen.
 

Ia menegaskan solidaritas politik perempuan menjadi kunci memperkuat demokrasi yang inklusif.
 

Parlemen Harus Hapus Stereotip Gender
 

Menurut Adde, parlemen memiliki peran besar membentuk norma sosial melalui produk kebijakan.
 

Karena itu, lembaga legislatif harus aktif menghapus stereotip gender, bukan malah memperkuat diskriminasi melalui kebijakan publik.
 

“Melalui legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen menentukan apakah stereotip diperkuat atau dihapus,” ujarnya.
 

Kesetaraan Gender Bukan Isu Pinggiran
 

Adde menegaskan perjuangan kesetaraan gender tidak boleh dianggap sebagai isu sektoral atau agenda kelompok tertentu.
 

Ia menilai kualitas demokrasi dan tata kelola negara sangat bergantung pada keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.
 

Pengalaman Indonesia dalam isu perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan menunjukkan bahwa kesetaraan gender membutuhkan kebijakan lintas sektor.
 

“Melindungi partisipasi perempuan dalam politik adalah soal kualitas demokrasi dan legitimasi kelembagaan,” pungkasnya.