MPR Resmi Terima Surat Mundur Gibran, Muzani: Segera Kami Proses

RMBANTEN.COM — Jakarta — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani mengonfirmasi pimpinan MPR telah resmi menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 

Surat tersebut diserahkan langsung oleh Gibran kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.
 

Muzani menjelaskan, Gibran datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri sekaligus menyampaikan bahwa surat serupa sebelumnya telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
 

"Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto," kata Muzani.
 

Gibran Minta Pengunduran Diri Segera Diproses
 

Menurut Muzani, dalam pertemuan tersebut Gibran meminta agar surat pengunduran dirinya segera diproses oleh MPR.
 

Namun, Gibran tidak menyampaikan secara terperinci alasan pengunduran diri dalam pertemuan dengan pimpinan MPR tersebut.
 

Muzani menyatakan, setelah menerima surat, pimpinan MPR akan menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 

Dengan diterimanya surat tersebut, proses pengunduran diri Gibran memasuki tahap pembahasan formal di lingkungan MPR. Meski demikian, status pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.
 

MPR Segera Gelar Rapat Pimpinan
 

Muzani mengatakan pimpinan MPR akan segera menggelar rapat pimpinan pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas tindak lanjut surat pengunduran diri tersebut.
 

Setelah rapat pimpinan, MPR juga akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 

Forum tersebut akan membahas langkah kelembagaan berikutnya, termasuk mekanisme konstitusional yang harus ditempuh menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden.
 

Langkah ini diperlukan agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun ketatanegaraan.
 

Presiden Usulkan Dua Nama Calon Pengganti
 

Terkait pengisian jabatan Wakil Presiden, mekanismenya mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
 

Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
 

Dalam penjelasan mengenai tahapan tersebut, Presiden Prabowo Subianto nantinya diminta mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR. Muzani menyebut terdapat batas waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyampaikan usulan setelah menerima surat permintaan dari MPR.
 

Selanjutnya, MPR akan melakukan pemilihan melalui sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
 

MPR Memiliki Batas Waktu 60 Hari
 

Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden juga memiliki batas waktu konstitusional.
 

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus memilih Wakil Presiden pengganti paling lambat dalam waktu 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
 

Dengan demikian, proses pengunduran diri Gibran tidak berhenti pada penyerahan surat. MPR perlu menindaklanjuti dokumen tersebut melalui tahapan kelembagaan hingga status kekosongan jabatan dan pengisian posisi Wakil Presiden memiliki kepastian hukum.
 

Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan dinamika politik di DPR terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang sebelumnya ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi.
 

Kini, perhatian tertuju pada hasil rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR serta langkah Presiden Prabowo dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
 

RMBANTEN.COM — Kabar Gancang, Bener, Percaya Kajen.