Ramai Pengunduran Diri Gibran! Dasco dan Muzani Kompak Sebut Belum Terima Konfirmasi Surat

RMBANTEN.COM — Jakarta — Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menyisakan tanda tanya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui persis kebenaran informasi tersebut, sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.
 

Pernyataan kedua pimpinan lembaga parlemen itu muncul setelah Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).
 

Dasco menyampaikan keterangannya saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut melalui pemberitaan media massa.
 

"Mungkin seperti teman-teman juga, saya juga baru tadi di sini membaca media, itu ada berita dari Pak Budi Arie ya. Nah, kalau yang lain-lainnya saya belum tahu," ujar Dasco.
 

Dasco Tegaskan Tak Ada Pembicaraan dengan Prabowo
 

Dasco juga menegaskan bahwa isu pengunduran diri Gibran tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di NasDem Tower.
 

Menurutnya, tidak ada pembicaraan yang menyinggung surat pengunduran diri Wakil Presiden sebagaimana diberitakan sebelumnya.
 

"Kami tadi ketemu Pak Prabowo di sini enggak ada pembicaraan-pembicaraan seperti yang disampaikan," tegasnya.
 

Dasco menyebut DPR masih mencermati dinamika politik yang berkembang. Namun, ia belum dapat memastikan apakah kabar pengunduran diri Gibran akan menjadi bagian dari agenda pembahasan di parlemen.
 

Ketua MPR Ahmad Muzani: Belum Dengar, Belum Lihat
 

Pernyataan serupa disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ia mengaku belum menerima informasi resmi maupun melihat dokumen pengunduran diri Gibran.
 

"Saya belum dengar, saya belum lihat," ujar Muzani saat ditemui usai menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu malam.
 

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai keberadaan surat tersebut, Muzani kembali menegaskan belum mengetahui informasinya.
 

"Dengar saja belum, apalagi lihat," katanya.
 

Muzani menyatakan, selama belum ada dokumen atau pemberitahuan resmi yang diterima, MPR belum dapat mengambil keputusan terkait kabar pengunduran diri Wakil Presiden tersebut.
 

Budi Arie Sebelumnya Benarkan Kabar Pengunduran Diri
 

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
 

Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie kepada awak media pada Rabu (11/11/2026). Kabar itu kemudian berkembang luas dan memunculkan spekulasi mengenai kelanjutan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
 

Namun, pernyataan Budi Arie tersebut belum disertai konfirmasi dokumen dari pihak Istana maupun MPR.
 

Perbedaan keterangan ini membuat publik masih menunggu penjelasan resmi mengenai apakah surat pengunduran diri benar-benar telah diserahkan dan bagaimana proses selanjutnya.
 

Rapat Paripurna DPR Dijadwalkan Hari Ini
 

Di tengah polemik tersebut, DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026).
 

Dasco sebelumnya menyebut terdapat rencana pelaksanaan rapat pada pukul 14.00 WIB. Namun, ia mengaku belum memeriksa secara terperinci susunan agenda persidangan.
 

Sementara itu, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.
 

Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda kelembagaan DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
 

Publik Menunggu Kepastian dari Istana dan MPR
 

Situasi ini menempatkan Istana dan MPR dalam sorotan publik. Sebab, kabar pengunduran diri seorang Wakil Presiden menyangkut proses ketatanegaraan yang harus mengikuti ketentuan konstitusi.
 

Penyerahan surat kepada Presiden, apabila benar terjadi, perlu dibedakan dari proses formal pengunduran diri dan perubahan status jabatan Wakil Presiden.
 

Karena itu, kepastian mengenai posisi Gibran masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait serta tindak lanjut sesuai mekanisme konstitusional.
 

Perkembangan Rapat Paripurna DPR dan sikap MPR pada Kamis (12/11/2026) menjadi dua hal yang akan dicermati publik dalam mengikuti kelanjutan polemik tersebut.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.