Raker Komisi III, Kapolri Diminta Buka Semua Fakta Penyadapan Ilegal

RMBANTEN.COM — Jakarta — Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membuka seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri berinisial LSP.
 

Permintaan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
 

Habiburokhman mengatakan, pembahasan tidak hanya berfokus pada dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara, tetapi juga rangkaian aktivitas lain yang diduga saling berkaitan.
 

"Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir," ujar Habiburokhman.
 

Menurutnya, Komisi III ingin mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta kemungkinan adanya aktivitas ilegal lain di balik kasus tersebut.
 

Dugaan Surveilans hingga Penggalangan Massa
 

Habiburokhman mengungkapkan, berdasarkan informasi yang menjadi perhatian Komisi III, terdapat sejumlah dugaan aktivitas lain selain penyadapan ilegal.
 

Di antaranya surveilans atau pengawasan ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga dugaan penggalangan massa aksi.
 

Menurut Habiburokhman, seluruh informasi tersebut harus didalami secara serius oleh aparat penegak hukum.
 

Ia menilai, apabila rangkaian aktivitas tersebut terbukti dilakukan secara terorganisasi dengan tujuan melumpuhkan kemampuan Presiden menjalankan tugas pemerintahan, maka persoalannya dapat memiliki dimensi pidana yang lebih serius.
 

"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Apabila terbukti, menurutnya, ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP," demikian penilaian Habiburokhman.
 

Meski demikian, dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu maupun penilaian mengenai unsur makar tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
 

Komisi III Minta Kapolri Ungkap Rantai Keterlibatan
 

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III DPR ingin meminta Kapolri menjelaskan secara terperinci rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
 

Hal yang perlu didalami antara lain dugaan pihak yang memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, penggunaan perangkat atau sistem penyadapan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau memanfaatkan informasi hasil sadapan.
 

Komisi III juga ingin memastikan apakah berbagai dugaan aktivitas yang disampaikan tersebut memiliki hubungan satu sama lain atau merupakan perkara yang berbeda.
 

Pengungkapan rantai keterlibatan dinilai penting agar penanganan kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi mampu menjelaskan keseluruhan konstruksi perkara berdasarkan bukti.
 

Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
 

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang berinisial LSP, ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
 

Penetapan dilakukan dalam dua tahap. Tiga tersangka pertama diumumkan pada 3 November 2026, sedangkan satu tersangka tambahan ditetapkan pada 5 November 2026.
 

Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah nomor milik Presiden, pejabat negara, serta berbagai pihak lainnya.
 

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob, sementara satu tersangka lainnya belum ditahan karena kondisi kesehatan.
 

Rapat Kerja Jadi Momentum Pengawasan DPR
 

Rapat kerja Komisi III bersama Kapolri menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum.
 

Habiburokhman menegaskan, pihaknya ingin memastikan seluruh fakta terungkap dan siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
 

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, keamanan komunikasi pejabat negara, serta perlindungan hak privasi masyarakat.
 

Hasil rapat diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan penyidikan, motif, serta langkah kepolisian dalam menuntaskan perkara tersebut.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.