Andra Soni: Keterbukaan Informasi Jadi Benteng Cegah Penyalahgunaan Wewenang

RMBANTEN.COM — Jakarta — Gubernur Banten Andra Soni memaparkan lima strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
 

Dalam pemaparannya, Andra Soni menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan instrumen penting untuk memperkuat pengawasan masyarakat, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin hak publik memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

Pemprov Banten, kata Andra, terus mendorong budaya keterbukaan melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan, optimalisasi komunikasi publik, serta perluasan akses informasi hingga tingkat desa.
 

Lima Strategi Perkuat Keterbukaan Informasi
 

Andra Soni menjelaskan, terdapat lima langkah strategis yang menjadi fokus Pemprov Banten dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
 

Pertama, memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara terstruktur dan optimal agar pelayanan informasi berjalan efektif di seluruh perangkat daerah.
 

Kedua, melakukan digitalisasi layanan informasi melalui aplikasi e-PPID dan integrasi berbagai kanal pelayanan. Langkah ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi pemerintahan.
 

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan media sosial seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menangkal penyebaran disinformasi.
 

Keempat, memperkuat keterbukaan data melalui portal Satu Data Banten sehingga informasi pemerintahan dapat diakses secara lebih terintegrasi.
 

Kelima, memperkuat peran Komisi Informasi Banten serta meningkatkan sosialisasi keterbukaan informasi hingga tingkat desa melalui program yang direncanakan berlangsung pada 2025–2027.
 

Keterbukaan Jadi Instrumen Pengawasan Publik
 

Andra Soni menekankan, keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat ikut mengawasi kebijakan, program, dan penyelenggaraan pemerintahan.
 

Menurutnya, budaya keterbukaan harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari tingkat pemerintah provinsi hingga pemerintahan desa.
 

“Budaya keterbukaan harus dibangun menyeluruh dari tingkat provinsi hingga ke pemerintahan desa. Informasi yang terbuka tak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar makin bijak dan berliterasi,” tegas Andra.
 

Ia juga menilai keterbukaan informasi dapat membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan karena masyarakat memiliki ruang untuk mengetahui sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan.
 

Monev KIP Ukur Dampak Keterbukaan Informasi
 

Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 merupakan bagian dari evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik.
 

Penilaian tidak hanya melihat ketersediaan regulasi dan fasilitas pelayanan informasi, tetapi juga komitmen pimpinan, implementasi kebijakan, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan partisipasi publik.
 

Melalui lima strategi tersebut, Pemprov Banten mendorong agar keterbukaan informasi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan, bukan sekadar program atau kegiatan seremonial.
 

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Banten yang bersih, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.