KUR Serap 11 Juta Tenaga Kerja, Meneguhkan Peran UMKM Penopang Ekonomi Nasional

RMBANTEN.COM - Jakarta, UMKM — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, sebanyak 11 juta tenaga kerja terserap berkat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Oktober 2025. 
 

Angka ini menjadi capaian historis dalam upaya pemerintah memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja.
 

“Penyaluran Rp220 triliun KUR dari Januari hingga Oktober 2025 telah menyerap tenaga kerja kurang lebih sekitar 11 juta orang,” ujar Menteri Maman dalam acara Satu Tahun Berdaya: Gotong Royong Menuju Kemandirian yang digelar Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Jakarta, Selasa (28/10).
 

KUR Jadi Motor Penggerak Produktivitas Nasional
 

Hingga 23 Oktober 2025, Kementerian UMKM mencatat penyaluran KUR mencapai Rp220 triliun dari plafon Rp300 triliun kepada lebih dari 3,75 juta debitur.
 

Menurut Maman, program KUR kini diprioritaskan untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil agar memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.
 

Berdasarkan riset BRIN, setiap penerima KUR mempekerjakan rata-rata dua hingga tiga orang tenaga kerja. 
 

“Dengan demikian, 3,75 juta debitur KUR telah membuka lapangan kerja bagi sekitar 11 juta orang,” jelas Maman.
 

Ia menambahkan, realisasi KUR sektor produksi kini telah mencapai 60,7 persen, tertinggi sepanjang sejarah. 
 

“Kami optimistis angka tersebut bisa menembus 61–62 persen hingga akhir tahun,” ujarnya.

SAPA UMKM dan Kartu Usaha Diluncurkan
 

Untuk memperkuat daya saing pelaku usaha, Kementerian UMKM segera meluncurkan platform SAPA UMKM dan Kartu Usaha.
 

Kedua inovasi ini dirancang untuk mempermudah akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, pelindungan, hingga berbagai program pemberdayaan lintas kementerian dan lembaga.
 

“Dengan Kartu Usaha, pelaku UMKM akan mendapatkan berbagai fasilitas, insentif, dan kemudahan administrasi dalam pengembangan bisnisnya,” terang Maman.
 

Selain itu, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro juga digelar sebagai ajang sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan dalam memperkuat legalitas serta sertifikasi bagi pengusaha mikro.
 

Dorongan Pemerintah Pusat untuk UMKM Mandiri
 

Pemerintah terus mendorong agar 30 persen ruang infrastruktur publik dimanfaatkan untuk pelaku UMKM. Hingga kini, 6.400 UMKM telah menempati 392 unit di area publik seperti bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun.
 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menciptakan lapangan kerja baru.
 

“Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, bertumpu pada kemampuan dan kemandirian agar terwujud masyarakat produktif dan mandiri,” ujar Cak Imin.
 

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029.