Komisi V DPR RI Minta Evaluasi Total Keselamatan Tol Kunciran–Serpong

RMBANTEN.COM - Tangsel, Kunker — Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Fauzi menyoroti tingginya angka kecelakaan di ruas Tol Kunciran–Serpong serta lambannya penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur di Provinsi Banten. 
 

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa tata kelola pelayanan publik di sektor transportasi dan infrastruktur dasar masih perlu diperkuat.
 

Dalam kunjungan kerjanya, Fauzi menekankan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama pemerintah maupun pengelola tol.
 

Angka Kecelakaan Tinggi, Evaluasi Menyeluruh Mendesak
 

Fauzi menilai data kecelakaan di Tol Kunciran–Serpong dalam beberapa waktu terakhir mengkhawatirkan. Pada ruas yang hanya berjarak sekitar 11 kilometer, tercatat lima korban jiwa.
 

“Kalau dalam jarak sebelas kilometer saja sudah ada lima orang meninggal, itu tinggi sekali. Perlu ada evaluasi menyeluruh—apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya,” ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kantor Jalan Tol PT Marga Trans Nusa (MTN), Kamis (13/11/2025).
 

Ia mengaku sering melintasi ruas tersebut dan merasakan langsung kondisi jalan yang dinilai tidak nyaman dan berpotensi membahayakan pengguna.
 

“Hentakannya keras, seperti ada bagian beton tanpa lapisan aspal. Kalau konstruksi seperti ini dibiarkan, risikonya sangat besar,” ucapnya.
 

Standar Keselamatan Jalan Tol Dinilai Belum Optimal
 

Fauzi meminta Kementerian PUPR dan pengelola tol memastikan standar konstruksi dan aspek keselamatan dipenuhi secara konsisten. Menurutnya, tujuan pembangunan jalan tol adalah mempermudah mobilitas, bukan justru menghadirkan risiko baru bagi masyarakat.
 

“Keamanan dan kenyamanan adalah syarat utama. Kalau konstruksinya bermasalah, pengguna jalanlah yang paling dirugikan,” katanya.
 

Proyek Tol Serang–Panimbang Didesak Dipercepat
 

Selain soal keselamatan, Fauzi menyoroti lambannya penyelesaian proyek Tol Serang–Panimbang yang belum sepenuhnya tuntas.
 

Ia menyebut masyarakat di Lebak dan Pandeglang masih harus menempuh perjalanan panjang menuju pusat-pusat ekonomi di Serang dan Tangerang.
 

“Dari Labuan ke Pandeglang bisa tiga sampai empat jam. Kalau tol itu segera beroperasi, waktu tempuh bisa jauh lebih cepat dan ekonomi masyarakat ikut bergerak,” jelas anggota Fraksi PKB itu.
 

Menurutnya, keterlambatan ini semakin memperlebar ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Banten, sekaligus menghambat konektivitas menuju kawasan strategis pariwisata nasional seperti Tanjung Lesung.
 

Infrastruktur Harus Cepat, Aman, dan Tepat Sasaran
 

Fauzi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga akuntabilitas dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
 

“Pembangunan harus cepat, tapi juga tepat sasaran dan aman bagi rakyat,” katanya.
 

Ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengelola jalan tol untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap proyek mengutamakan keselamatan publik serta pemerataan pembangunan.